Kepala negara Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, telah menciptakan fokus substansial pada fase internasional dengan mempromosikan kerja sama tim daripada persaingan dalam hubungannya dengan Tiongkok. Sikap konsiliasi ini digarisbawahi dengan finalisasi kontrak substansial senilai $10 miliar selama partisipasinya dalam sebuah pertemuan organisasi penting di Beijing. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah menjabat sebagai presiden, Subianto menekankan aspirasinya agar Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari kebangkitan Tiongkok, tidak hanya sebagai tekanan finansial yang dominan namun juga sebagai dampak sosial dan masyarakat yang signifikan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti nilai partisipasi antar bangsa. “Kita harus memberikan contoh,” katanya, menegaskan bahwa kemitraan adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai perdamaian dan kesuksesan – tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh kawasan. Setelah menyelesaikan interaksinya di Tiongkok, ia akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, di mana pemerintahnya mengalami kesulitan dalam menangani pengaruh Tiongkok yang semakin besar.
Ini adalah perjalanan pertama Subianto ke luar negeri karena memikirkan manajemen. Setelah mengunjungi Amerika Serikat, ia berniat untuk melanjutkan perjalanannya ke Peru dan Brasil untuk menghadiri pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Kelompok 20. Secara khusus, perjalanannya ini menandai posisi Indonesia yang diperhitungkan dalam menyikapi keseimbangan antara menjaga hubungan persahabatan dengan Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, dan Amerika Serikat, yang secara signifikan berfokus untuk melawan ambisi Tiongkok di seluruh dunia.
Dalam pembicaraan dengan Kepala Negara Tiongkok, Xi Jinping, untuk memperkuat hubungan bilateral mereka. Mereka menyoroti keamanan sebagai aspek utama dari kolaborasi mereka, bersama dengan elemen politik, keuangan, maritim, dan budaya. Perkembangan yang signifikan dari diskusi ini adalah rencana pertemuan bersama pertama antara menteri pertahanan dan internasional mereka, yang direncanakan pada tahun 2025.
Subianto menuntut sikap non-blok Indonesia, menyoroti peran bersejarahnya dalam menghargai negara-negara besar. Tidak seperti beberapa negara tetangga di Asia Tenggara yang terlibat langsung dalam perselisihan teritorial dengan Cina, Indonesia sebenarnya telah menjaga komunikasinya dengan Beijing tanpa perselisihan formal. Sebagai contoh, meskipun Indonesia memiliki klaim asuransi kedaulatan atas kepulauan Natuna, Indonesia sebenarnya telah mencegah untuk secara langsung menantang Beijing atas tugas-tugas lepas pantai. Meskipun demikian, ketegangan telah terlihat jelas, seperti kejadian-kejadian baru-baru ini di mana kapal-kapal patroli Indonesia diharuskan mengusir kapal-kapal Cina dari lokasi operasi minyak dan gas Indonesia.
Indonesia telah menerima investasi yang cukup besar dari Tiongkok, dengan fokus utama pada sektor pertambangan. Salah satu contoh yang paling penting dari investasi keuangan ini adalah pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, sebuah proyek yang diharapkan dapat mengubah lanskap transportasi Indonesia. Membentang sepanjang 142 kilometer, kereta api yang menjadi terobosan ini baru saja memulai proses pembangunannya.
Namun, ada masalah dalam hubungan tersebut. Masuknya barang-barang murah dari Cina sebenarnya telah menyebabkan masalah bagi pasar pakaian jadi Indonesia, yang menyebabkan penutupan pabrik-pabrik dan meningkatnya permintaan pajak impor. Pemerintah federal Indonesia menghadapi masalah dalam menyenangkan para produsen lokal sementara juga mempertahankan hubungan profesi yang kuat dengan China. Tindakan menyeimbangkan ini semakin menantang karena produsen domestik mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap dampak dari impor yang ramah anggaran ini.
Melihat ke masa depan, Subianto memvisualisasikan strategi bersama yang lebih dari sekadar kolaborasi finansial. Warisan budaya Indonesia yang kaya dan lokasinya yang penting di Asia Tenggara memberikan peluang unik bagi Tiongkok untuk meningkatkan hubungan regionalnya. Dengan kawasan Asia-Pasifik yang menjadi pusat perdagangan dan kekuatan diplomatik dunia, kemitraan Indonesia dengan Tiongkok memiliki potensi untuk meningkatkan lintasan keuangannya dan mendefinisikan kembali penempatannya di kancah dunia.
Ketika keseimbangan kekuatan global mengalami perubahan substansial, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat mengambil sikap garis keras terhadap dampak Tiongkok yang semakin besar, kemajuan Indonesia untuk kerja sama tim mungkin merupakan langkah yang ditentukan oleh Subianto untuk mengambil alih fase dunia, menolak mode konflik terpolarisasi yang mengendalikan koneksi internasional.
Perjalanan Subianto ke luar negeri menyoroti jaringan koneksi yang terperinci dan pentingnya berkolaborasi, tidak hanya untuk memperkuat kepentingan nasional, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi lanskap politik nasional global yang tak terduga. Tindakan pemerintahnya menunjukkan indikasi yang memotivasi untuk mengambil teknik yang agresif, yang mungkin akan membawa Indonesia ke posisi terdepan dalam diplomasi lokal.
Masih harus dilihat apakah pendekatan baru Indonesia ini akan membentuk kembali karakteristik di antara Asia Tenggara dan para pemain utama seperti Cina dan Amerika Serikat. Hasilnya tentu saja akan bergantung pada bagaimana kampanye yang santun dapat berjalan dan bagaimana setiap acara dapat mengelola interaksi yang rumit antara kekuatan lokal dan pembangunan.
