Rencana-rencana perdagangan proteksionis di bawah pemerintahan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan datang dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih lambat dan pengangguran yang lebih besar di Indonesia dan Asia secara keseluruhan, menurut para ahli.
Negara-negara di seluruh dunia bersiap-siap untuk menghadapi masa kepresidenan Trump di tahun 2025, mengantisipasi perubahan substansial dalam instruksi kebijakan dan peningkatan intensitas dalam persaingan yang telah berlangsung lama antara AS dan Cina.
Dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan Centre for Strategic and International Researches (CSIS) di Jakarta pada hari Senin, para ahli dan seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri memperdebatkan dampak-dampak geopolitik dari pemilihan umum yang berlangsung di seluruh dunia pada tahun ini, dengan memberikan perhatian khusus pada Amerika Serikat.
Mereka memperkirakan bahwa kecemasan geopolitik yang membatasi pesaing penting AS dan Cina kemungkinan akan memburuk di tahun-tahun mendatang, dengan Trump diantisipasi untuk bertindak lebih sepihak di panggung internasional dan kurang mementingkan ASEAN.
Trump, yang mencalonkan diri sebagai presiden AS dengan sistem nasionalis dan mengutamakan Amerika, kemungkinan besar akan mengubah Amerika Serikat menjadi negara yang jauh lebih isolasionis, dan negara-negara di Asia Tenggara akan mengalami penurunan keterlibatan, bantuan luar negeri, dan investasi langsung internasional dari Amerika Serikat di masa mendatang, demikian menurut para ahli dalam diskusi tersebut.
“Indonesia dan ASEAN semakin khawatir dengan kemungkinan Donald Trump akan kembali menjadi presiden,” kata Shafiah Muhibat, seorang peneliti di Centre for Strategic and International Researches.
“Kami memperkirakan akan ada teknik yang lebih sepihak dan proteksionis. Amerika Serikat mungkin juga akan lebih tegas terhadap Cina, [yang] tentunya akan sangat berdampak bagi Indonesia dan Asia Tenggara,” kata Shafiah.
Hal ini akan menjadi perpisahan dengan manajemen yang dijalankan oleh Presiden Joe Biden, yang menginvestasikan tahun-tahun pertama kepemimpinannya untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat dengan ASEAN dan persahabatan yang lebih dalam.
Biden mengadakan KTT ASEAN yang penting di Washington, DC pada tahun 2022, yang merupakan acara global besar pertamanya setelah pandemi, dan hal ini terjadi hanya beberapa saat setelah pernyataan Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF).
Demonstrasi persahabatan di depan umum ini dilihat oleh banyak pihak sebagai umpan balik atas kekuatan ekonomi yang semakin meluas dan ketegasan di Laut Cina Selatan. Hal ini dianggap sebagai cara bagi AS untuk menebus penurunan partisipasinya di wilayah tersebut di bawah masa awal jabatan Presiden Trump.
Trump, yang secara luas dipandang tidak antusias terhadap ASEAN dan lebih menyukai kesepakatan bilateral yang bersifat transaksional, kemungkinan besar akan menunjukkan kecenderungan yang sama selama masa jabatan keduanya, demikian menurut para pembicara dalam diskusi hari Senin tersebut.
Kementerian Luar Negeri memperkirakan perkembangan keuangan yang lebih lambat di seluruh Asia untuk periode 2025-2026, yang terdiri dari penurunan 0,3 faktor porsi dari perkiraan awal untuk Indonesia, karena kawasan ini mengharapkan lebih banyak pemeriksaan AS dan jumlah korban yang lebih besar.
Trump bersumpah selama kampanyenya untuk memberlakukan tarif universal 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS, di samping tarif tambahan 60 persen untuk barang-barang Cina, sebuah tindakan yang, jika ditetapkan, akan memberikan guncangan pada situasi ekonomi dunia.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Yayat GH Ganda, mengatakan bahwa Jakarta mengharapkan Amerika Serikat yang lebih “tidak dapat diprediksi” di bawah kepemimpinan Trump dan mengungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan dampak politik-keamanan atas keberhasilannya.
Yayat menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, seperti Indonesia dapat benar-benar merasa terdesak untuk meluruskan diri mereka sendiri dengan satu sisi karena kemungkinan lonjakan ketegangan dalam kebijakan-kebijakan di antara mereka, yang dapat mengakibatkan percepatan konflik dengan Beijing.
“Biasanya, kami merasa cemas karena diposisikan di wilayah yang didominasi oleh dua kekuatan yang saling bersaing. Pilihan kami adalah untuk tatanan dunia yang lebih seimbang dan multipolar, tetapi sayangnya, wilayah kami saat ini ditentukan oleh ketegangan dan persaingan yang tiada henti antara dua negara adidaya.”
Negara-negara Asia Tenggara, dalam beberapa tahun terakhir, telah memahami hubungan mereka dengan Beijing dan Washington, dengan beberapa di antaranya berusaha mencapai keseimbangan yang rumit, dengan berbagai tingkat keberhasilan, karena ketegangan di kawasan ini terus meningkat.
Kemenangan Trump kemungkinan akan semakin meresahkan anggota ASEAN, dan menempatkan mereka dalam situasi yang menantang jika ketegangan antara Washington dan Beijing semakin meningkat, menurut para ahli.
Tanda-tanda awal kemenangan Trump, yang dipadukan dengan penempatan Partai Republik yang dominan di Kongres AS, dapat menawarkan lebih banyak bantuan untuk beberapa kekhawatiran Indonesia.
“Amerika Serikat melihat Indo-Pasifik hanya dengan lensa persaingannya dengan Cina. Pandangan ini mendapat bantuan bipartisan,” kata Zsuzsa Ferenczy dari Institute for Safety and Advancement Plan (ISDP) yang berbasis di Stockholm.
“Dia mempertanyakan bahwa Trump pasti akan setuju untuk beralih dari sikap kompetitif terhadap Cina ke teknik kolaboratif ekstra.”
