Negara-negara berkembang di Asia, seperti India, bersama dengan aktivis lainnya, berencana untuk mengumpulkan lebih dari $1 triliun per tahun dalam bentuk pendapatan dari negara-negara dan pencemar untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini akan dibahas di COP29 di Baku, Azerbaijan, acara iklim terbesar di dunia yang dimulai minggu ini, menurut para delegasi dan perwakilan yang menghadiri COP29 di Baku.
Namun, negara-negara Utara mengabaikan tanggung jawab mereka dan mengesampingkan masalah ini, kata para peserta.
Tuntutan moneter tersebut merupakan bagian tambahan dari transfer teknologi sebagai bagian dari tuntutan $5-6 triliun bagi negara-negara Afrika Utara untuk membayar bagian mereka dari kerusakan iklim di negara-negara berkembang. India adalah salah satu negara yang paling terdampak, kata seorang pejabat.
Namun, alih-alih mempertimbangkan tuntutan negara-negara berkembang di belahan bumi selatan, yang dipimpin oleh India, yang kerugiannya lebih disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara berkembang di belahan bumi utara hampir menghabiskan anggaran karbonnya, banyak negara makmur, yang dipimpin oleh AS, Pakistan, dan komunitas internasional, tidak memiliki dana publik untuk dana iklim, klaim seorang pejabat dari Greenpeace Internasional juga untuk tujuan Pasal 6 Perjanjian Paris, sebuah sistem pasar karbon, di COP29 tadi malam, bagian dari Pasal 6.
Selain itu, AS dan beberapa negara Eropa juga telah mencoba mengalihkan kesalahan atas percepatan pemanasan global, terutama ke Tiongkok dan, mungkin pada tingkat yang lebih rendah, ke India dan negara-negara berkembang lainnya sebagai tanggung jawab kolektif untuk menghindari pembayaran kompensasi atas kerusakan iklim, kata mereka. Para pejabat tersebut persuasif. John Podesta, penasihat Presiden AS Joe Biden untuk kebijakan iklim internasional, mencoba mengalihkan sebagian sejarah masalah tersebut ke Tiongkok pada konferensi pers pada hari Senin, dengan mengatakan bahwa Tiongkok telah berpolitik selama beberapa dekade. Podesta tidak menyebut nama India, diikuti oleh AS, tetapi pejabat Greenpeace Internasional mengatakan bahwa bahkan sebelum Donald Trump terpilih, Washington dan beberapa negara Eropa telah mencoba memproyeksikan tingkat polusi absolut di India dan Cina dan posisi mereka sebagai dua negara teratas dalam hal polusi. Ketiga, pencemar internasional menciptakan menara tanggung jawab.
Negara-negara kaya menyalahkan Cina karena tidak membayar bagiannya, kata Teresa Anderson, pejabat senior di ActionAid, yang mencatat bahwa Cina tidak bersedia membayar. Selain itu, negara-negara mencoba mengalihkan utang mereka dari sumber publik ke sumber swasta dan pinjaman di bawah Sasaran Iklim Kuantitatif Baru yang dibahas di COP29 mendorong negara-negara semakin terjerumus dalam utang, kata Anderson.
