Digital Inclusion Sebagai Landasan Mutlak Ekonomi Digital

Teknopreneur.com – Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kesenjangan digital yang ditandai dengan akses yang tidak merata, kesenjangan ekonomi, kesenjangan keahlian , kesenjangan literasi dan permasalahan kedaulatan digital.

Beberapa fakta seputar kesenjangan konektivitas diantaranya, saat ini baru 400 dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki akses broadband, dan masih terdapat 7.700 desa yang belum terjangkau sarana telekomunikasi; 223 juta dari 259 juta penduduk masih belum mendapatkan akses broadband (data World Development Report World Bank, ITU dan GSMA tahun 2016); 84,3% rumah tangga di Indonesia memiliki seluler namun pada kenyataannya hanya 35,1% yang terhubung ke internet (data Survei Indikator TIK Nasional 2015).

Selain masalah ketersediaan akses, kompetensi masyarakat dalam  pemanfaatan internet (literasi digital) masih lemah. Dalam hal kefasihan digital (digital fluency), Indonesia menduduki ranking 30 dari 31 negara (survey Accenture 2016). Menurut survey APJII 2016, dari 51,8% penetrasi Pengguna Internet, 97,4% pengguna internet menggunakan internet untuk social media, 96,4% untuk mendapatkan berita dan 93,8% memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Apakah berarti dorongan menggunakan internet yang utama adalah lifestyle?

Oleh karena itu MASTEL, APJII dan ATSI menilai perlu dilakukan survey digital inclusion yang menyeluruh meliputi aspek connectivity, affordability, skill & awareness, local related content, dan security & sovereignity. Sebagai perbandingan, indeks Digital Inclusion dari beberapa negara lainnya seperti Inggris, Australia dan India berturut-turut yaitu 86, 50, 39.

Adapun tujuan riset ini sebagai berikut :

-          Mengetahui level inklusi digital Indonesia dan setiap aspeknya,

-          Membandingkan kondisi inklusi digital setiap kelompok wilayah di Indonesia,

-          Memberikan referensi program yang perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya dibidang TIK,

-          Memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatan TIK.

FGD Riset Digital Inclusion.

Sebagai tahap awal pelaksanaan Riset Digital Inclusion, MASTEL-APJII-ATSI pada hari Jum’at (16/6) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak diantaranya Kemenko bidang Polhukam, Kemkominfo, Bekraf dan para pelaku industry. FGD ini dimaksudkan untuk mendefinisikan kerangka acuan riset, indikator, dan mendapatkan masukan dari para pakar dan otoritas yang berkaitan dengan lingkup riset.

Ketua Umum MASTEL, Kristiono menyampaikan bahwa MASTEL berharap hasil Riset Digital Inclusion nantinya dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah maupun seluruh stakeholder ekosistem digital dalam rangka menumbuhkan ekonomi digital Indonesia.

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengatakan bahwa program riset ini merupakan program rutin APJII yang sudah dilakukan secara kontinyu dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk tahun ini, program rutin ini dijalankan bersama-sama MASTEL dan ATSI untuk memperluas cakupan dan kesamaan pandang multi stakeholder dalam melakukan benchmarking industi. Sedangkan Ketua Umum ATSI, Merza Fachys berharap agar melalui riset ini diperoleh feedback langsung dari masyarakat terkait connectivity dan affordability. (Lin)

Categories: