Manfaatkan Sampah, ESDM targetkan 234 MW Listrik dari 12 PLTSa

250
Pembangunan PLTSa ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan program Pembangunan PLTSa. Di dalam aturan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, atau swasta untuk mengembangkan PLTSa dan akan mendapatkan bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) kepada pemda maksimal Rp500 ribu per ton sampah.

Teknopreneur.com – Indonesia dituding sebagai salahsatu penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar di dunia. Dalam sebuah penelitian terungkap bahwa kawasan laut di Asia Pasifik tercemar oleh 11 trilyun potongan sampah plastik. Dengan kajian statistik dan penelitian terumbu karang di 150 lokasi berbeda di Indonesia, Thailand, Myanmar dan Australia selama tiga tahun, riset itu menyimpulkan pencemaran di Indonesia tergolong yang paling parah.

Riset yang dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Jenna R. Jambeck, Asisten Guru Besar di jurusan Teknik Lingkungan di Universitas Georgia, AS yang menganalisis tingkat pencemaran limbah plastik di lautan dunia. Mereka menemukan bahwa Cina dan Indonesia adalah sumber utama botol plastik, tas dan sampah lain yang menyumbat jalur laut global. Bersama-sama, kedua negara ini menyumbang lebih dari sepertiga detritus plastik di perairan global. Tentu saja ini bukan prestasi yang mengagumkan.

Sambil menyelam minum air, selain menatasi persoalan sampah, pemerintah juga hendak mengambil manfaat dari sampah. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan 12 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang akan dibangun sejak tahun ini hingga 2022 nanti. Selain menjawab persoalan sampah, ini juga untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari kampanye energy ramah lingkungan di Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menerangkan, rencananya 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 Megawatt (MW) dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari. Arcandra berkata, 12 PLTSa tersebut akan beroperasi di 12 wilayah di Indonesia dengan waktu operasional yang berbeda-beda. “Ini cukup besar untuk kemudian menjadi listrik yang akan dibeli PLN,” kata Arcandra melalui keterangan resminya, Sabtu (23/2).

Menurut Arcandra, dengan kapasitas 10 MW, Surabaya akan menjadi kota pertama yang mengoperasikan pembangkit listik berbasis biomassa tersebut pada tahun 2019. Biaya investasi yang dikucurkan sekitar US$49,86 juta dan bisa menyerap volume sampah sebesar 1.500 ton/hari.

Selain di Surabaya, tahun ini PLTSa di Bekasi juga akan dibangun di tahun ini. PLTSa ini memiliki nilai investasi sebesar US$120 juta dengan daya 9 MW. Meski demikian, PLTSa tersebut masih menunggu persetujuan studi kelayakan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga ada kemungkinan beroperasi tahun 2021.

Sementara di kedua wilayah tersebut telah beroperasi, pada tahun yang sama akan dibangun juga tiga PLTSa lainnya di Surakarta (10 MW), Palembang (20 MW) dan Denpasar (20 MW). Total investasi untuk menghasilkan setrum dari tiga lokasi yang mengelola sampah sebanyak 2.800 ton/hari sebesar US$297,82 juta.

Menyusul kemudian pada tahun 2022, pengoperasian PLTSa akan serentak berada di lima kota dengan investasi, volume sampah dan kemampuan kapasitas yang bervariasi. Kelima kota tersebut antara lain DKI Jakarta sebesar 38 MW dengan investasi US$345,8 juta, Bandung (29 MW – US$ 245 juta), Makassar, Manado dan Tangerang Selatan dengan masing-masing kapasitas sebesar 20 MW dan investasi yang sama, yaitu US$120 juta.

Pembangunan PLTSa ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan program Pembangunan PLTSa. Di dalam aturan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, atau swasta untuk mengembangkan PLTSa dan akan mendapatkan bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) kepada pemda maksimal Rp500 ribu per ton sampah.

“Jadi Bapak/Ibu bisa kalau cukup sampahnya untuk dijadikan waste to energy. Silahkan ajukan dengan mekanisme seperti itu,” jelas Arcandra.

Terkait harga jual beli, Pemerintah akan menetapkan formula dan harga jual beli yang dipakai untuk dasar perjanjian jual beli listrik antara PLN dan pengembang. “Sebelum Perpres ini ada, jual beli listrik sampah memakai skema feed in tariff dimana tarif ditetapkan sampai US$17 – 18 sen per kilo Watt Hour (KWh). Padahal harga jual PLN untuk golongan tertentu sangat jauh di bawah US$17 sen,” urai Arcandra.

Kehadiran Perpres ini, imbuh Arcandra, bisa menetapkan nilai keekonomian jauh di bawah US$17 sen, sekitar USD 13 sen KWh dengan syarat penambahan tapping fee yang harus disediakan oleh Pemda sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Sisa kekurangan tapping fee inilah yang nantinya akan dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Pengembangan PLTSa juga didukung oleh perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019 – 2028 yang diluncurkan awal tahun ini. Sesuai peta jalan itu, pembangkit EBT bisa dibangun di luar perencanaan RUPTL asal kapasitasnya di bawah 10 MW. “Ini jalur khusus sesuai diktum kelima,” pungkasnya. Redaksi