Pemanfaatan Bio Solar, Mimpi Panjang B100

395
"Kita harap tahun depan sudah mulai ada percobaan untuk menggunaan minyak kelapa sawit untuk 'green diesel' disamping B20 dan B30 tetap berjalan," ujar Luhut.

Teknopreneur.com – Dalam debat calon presiden yang berlangsung di Hotel Sultan, Minggu (17/2) malam, calon presiden nomor 01 Jokowi menyatakan bahwa ke depannya, Indonesia ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil, sehingga pemakaian biodiesel yang merupakan pemakaian green fuel akan dikerjakan.

“Sudah kita mulai dengan melakukan produk di B20. Ini akan kita teruskan sampai ke B100 sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun,” ujar Jokowi dalam debat.

Dalam paparannya Jokowi menyatakan bahwa fokus pemerintah meneruskan program B20 saat ini hingga ke arah B100, dengan harapan 30% dari total produksi kelapa sawit saat ini sekitar 46 juta ton, akan terserap ke dalam program bauran bahan bakar nabati (BBN) dalam bahan bakar minyak (BBM).

Mungkin masih terlampau muluk jika membayangkan dalam waktu dekat Indonesia akan menggunakan 100% bahan bakar terbarukan. Karena masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menuju kondisi tersebut. Saat ini Indonesia sudah pada tahap implementasi B20  atau menggunakan 20% campuran bio diesel dalam bahan bakar solar setelah Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2018 menandatangani Perpres No 66 Tahun 2018 tentang revisi kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 terkait program mandatori biodiesel B20. Mulai 1 September 2018, B20 digunakan baik oleh PSO maupun non-PSO.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis pemberlakuan B20 ini mampu membuat negara menghemat hingga belasan triliun rupiah, karena impor solar berkurang.

“Dalam empat bulan, kebijakan masif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar US$937,84 juta (setara Rp 13 triliun),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dalam keterangan tertulisnya, pada Januari silam.

B30 Tahun Depan

Masih jauh dari impian B100, pemerintah baru berencana menerapkan kebijakan mandatori Biodiesel 30% (B30) pada tahun depan. Rencana implementasi B30 ini akan merujuk pada peraturan yang baru akan dikeluarkan pada tahun 2019 ini.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana menjelaskan untuk B30, Peraturan Menteri yang sekiranya pernah ditargetkan keluar pada 2019 ini baru akan dibahas pada 2020. Sebenarnya, kata Rida, pihaknya sudah melakukan uji coba program B30.

“Peraturan yang sekiranya keluar pada 2019 baru akan dijalankan tahun depan. Untuk saat ini B30 pada dasarnya sudah dilaksanakan uji coba,” ujar Rida Mulayana di Jakarta pada Januari lalu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga berharap pada 2020 mendatang sudah mulai ada percobaan penggunaan minyak kelapa sawit mentah sebagai green diesel. Hal ini diungkapkannya setelah menggelar rapat koordinasi untuk membahas realisasi pengembangan green diesel dengan mengundang sejumlah pihak seperti Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) juga PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Jakarta, pada 4 Februari lalu.

Dalam pernyataannya pada media, Luhut mengungkapkan keinginannya agar semua  pemangku kepentingan terkait bisa saling berintegrasi dan bekerjasama dalam merealisasikan green diesel.

Penolakan Dari Industri

Gencarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah bukan tanpa hambatan. Sejak “Kita harap tahun depan sudah mulai ada percobaan untuk menggunaan minyak kelapa sawit untuk ‘green diesel‘ disamping B20 dan B30 tetap berjalan,” ujarnya.

medio 2018 lalu, rencana penerapan B30—bahkan penerapan B20 sendiri masih dianggapnegatif—telah mendapatkan tanggapan dari industri khususnya yang terkait dengan transportasi. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kyatmaja Lookman mengatakan sudah melakukan uji coba B20 pada truk. Dalam uji coba tersebut, APTRINDO menemukan masalah pada mesin sebagai dampak dari adanya endapan pada pipa sehingga merusak mesin. Selain itu mereka juga merasa terjadi pemborosan bahan bakar. Saat diuji dari Jakarta hingga Surabaya yang biasanya menghabiskan 200 liter bahan bakar. Dengan B20 itu bisa 230 hingga 260 liter.

Tentu saja ini justru menambah beban bagi pengendara dan berpotensi menambah emisi dan menghabiskan subsidi. Temuan ketiga adalah kendaraan yang menggunakan biodiesel tidak lolos dalam uji kendaraan (kir). Untuk lolos uji KIR, kendaraan harus terlebih dulu menggunakan Pertadex.

Atas dasar itu, Kyatmaja menolak adanya penerapan biodesel. “Posisi kami saat ini menolak implementasi ini, kecuali ada terobosan dari pemerintah untuk memitigasi masalah itu. Apalagi kami sudah mencoba hingga ratusan ribu kilo,” kata di Jakarta, pada Juli 2018 silam.

Selain itu, sebagaimana yang dikutip dari Katadata.com, Anggota Kompartemen Lingkungan dan Industri Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Ketut Suciarta juga mempertanyakan penerapan B30. Ketut mengkhawatirkan nasib B20 ketika B30 nanti telah diterapkan. Karena ketika itu terjadi maka akan berpegaruh pad mesin mobil yang telah terbiasa dengan B20, sehingga perlu perlakuan khusus.

“Jangan sampai B20 hilang ketika B30 hadir, mobil lama pada mogok, ini penting,” kata Ketut.

Mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang dan kesungguhan dari para pengambil kebijakan. Butuh komitmen yang berkelanjutan dari para kandidat presiden baik yang saat ini bertarung atau yang akan bertarung di periode-periode yang akan datang untuk terus melanjutkan program ini. Siapapun yang akan terpilih kelak, memang sebaiknya kebijakan terkait pengurangan penggunaan energi fosil harus terus dilanjutkan mengingat cadangan energi terbarukan kita yang cukup besar sementara pemanfaatannya masih sangat minim sekali. Namun dalam pelaksanaannya pemanfaatan energi terbarukan seperti bio solar ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang  erada dalam ekosistem industri dengan demikian semuanya merasa terlibat dan berkepentingan. Redaksi