Energi Surya, Permen No. 49/2018 Dianggap Belum Sempurna

810
Sejumlah aturan pokok yang ditetapkan dalam Permen ini patut dikritisi, karena lebih banyak melindungi kepentingan PT. PLN (Persero) dan melemahkan minat masyarakat dan kalangan industri untuk beralih pada energi bersih dengan memasang listrik surya atap di atas bangunan.

Teknopreneur.com – Salah satu kelebihan Indonesia adalah sumber daya energi baru terbarukan yang sangat besar. Sebagai Negara yang berada di kawasan tropis, Indonesia tentu meiliki potensi energi matahari yang sangat berlimpah. Bisa dikatakan dalam sepanjang tahun, semua kawasan di Indonesia mendapatkan sinar matahari walau dengan intensitas yang beragam.  Sebagai negara tropis di kawasan khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi matahari melimpah sepanjang tahun. Menurut catatan BPPT, Indonesia memiliki sumber energi surya yang berlimpah dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m2 per hari di seluruh wilayah Indonesia.

Kendati porsi energi baru terbarukan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan sumber energi fosil, namun menurut Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) M.M. Sarinanto, pemanfaatan teknologi energi surya di Indonesia saat ini kian marak.

“Hingga tahun 2018, pemanfaatan energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tercatat sebesar 94,42 MWp. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), menargetkan penggunaan energi surya di Indonesia adalah hingga 1.047 MegaWattpeak (MWp) sampai dengan tahun 2025,” ujarnya sebagaimana yang dimuat dalam website bppt.go.id.

Permen No. 49/ 2018, Upaya Pemerintah

Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sendiri, kontribusi solar PV ditargetkan mencapai 6,4 GW pada 2025, terdiri atas sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, solar home system (SHS), dan solar PV rooftop.

Untuk  memenuhi target tersebut dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat, maka pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan terkait. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 49/2018 ini telah ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan 15 November 2018.

Menurut website Kementerian ESDM, aturan ini dimaksudkan untuk membuka peluang bagi seluruh konsumen PT. PLN (Persero) baik dari sektor rumah tangga, bisnis, Pemerintah, sosial maupun industri untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya energi surya.

Dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 pada akhir 2018 lalu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris menjelaskan bahwa dengan mengimplementasikan sistem PLTS atap ini, selain mengurangi tagihan listrik bulanan, ada peran serta nyata masyarakat ikut mengembangkan energi baru terbarukan dan mendukung pencapaian target EBT 23% di tahun 2025. Lanjutnya, melalui implementasi ini, energi surya yang ditargetkan 6,6 MW bisa diakselerasi, industri energi surya juga dapat terpacu, target penurunan gas rumah kaca dapat dicapai, serta tentu terdapat peningkatan lapangan kerja.

“Dengan kita memasang PLTS atap, sebenarnya bukan jualan listrik, itu rasanya kurang tepat, yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa mengurangi tagihan listrik kita sambil memaksimalkan upaya dalam penurunan gas emisi rumah kaca dan mendukung energi bersih” ungkap Harris.

Namun peraturan menteri yang baru diterbitkan ini masih dianggap belum sempurna. Dalam siaran pers tertanggal 3 Desember 2018, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan bahwa sejumlah aturan pokok yang ditetapkan dalam Permen ini patut dikritisi, karena lebih banyak melindungi kepentingan PT. PLN (Persero)  dan melemahkan minat masyarakat dan kalangan industri untuk beralih pada energi bersih dengan memasang listrik surya atap di atas bangunan.

“Pemerintah telah membuang kesempatan dan peluang minat masyarakat dan kalangan industri untuk menggunakan energi bersih dengan berinvestasi secara mandiri dan tanpa dukungan pendanaan dari pemerintah.  Permen 49/2018 ini juga melemahkan inisiatif yang telah dicanangkan oleh pemerintah sendiri bersama kalangan akademisi, asosiasi bisnis dan masyarakat melalui Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) yang mendorong Indonesia dalam memanfaatkan teknologi surya sehingga tercapai kapasitas satu Gigawatt (1 GW) pada tahun 2020,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Permen 49/2018 ini menurutnya, juga tidak mencerminkan semangat untuk percepatan (akselerasi) pencapaian target bauran energi terbarukan seperti yang diamanatkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dimana pada tahun 2025 target energi terbarukan mencapai 45 Gigawatt (GW) dimana 6,5 GW diantaranya berasal dari kapasitas listrik surya atap.

Selain IESR, Perkumpulan Pengguna Listrik  Surya Atap (PPLSA) juga memberikan kritikan terhadap Permen No. 49/2018 tersebut, Menurut  Ketua PPLSA Yohanes Bambang Sumaryo terkait perhitungan listrik yang dijual ke PT. PLN (Persero) tidak cukup bagus untuk perumahan, komersial atau indsutri. Karena, penjualan listrik ke PT. PLN (Persero) akan terkena potongan sebesar 35%. Awalnya, nilai ekspor dihitung 100%, bukan 65%.

Menurut Yohanes, dengan adanya aturan ini tidak akan mendorong peningkatan pengguna PLTS atap. Padahal ini bisa membuat pemerintah dapat mencapai bauran energi terbarukan. “Itu sama saja dipotong 35%, secara umum tidak mendorong pemanfaatan rooftop,” ujarnya pada media di akhir 2018 lalu.  Seharusnya ada pembicaraan lebih lanjut antara para stakeholder agar persoalan harga dan insentif dari pemerintah. Dengan demikian ada harapan para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang ini dan target pemerintah untuk bauran energi juga tercapai. Redaksi