Energi Terbarukan, Jangan Sampai Dilupakan

577
Harus diakui, terdapat berbagai kendala untuk menerapkan pemanfaatan energi terbarukan. Mulai dari biaya investasi yang tinggi, efisiensi teknologi yang relatif rendah, letak geografis, dan faktor sosial masyarakat sebagai pengguna energi.

Teknopreneur.com – Sementara disibukkan dengan hajat Pemilu dan Pilpres 2019 yang sebagian besar hanya membahas persoalan-persoalan politik semata, kabar tentang pemanfaatan energi terbarukan mulai terlupakan. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2018 yang dirilis oleh BPPT, Kebutuhan energi nasional hingga tahun 2050 akan mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, harga energi di pasar dunia dan kebijakan pemerintah. Jika melihat laju pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 6,04% per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,71% per tahun selama tahun 2016-2050 mengakibatkan laju pertumbuhan kebutuhan energi final sebesar 5,3% per tahun.

Maka, kebutuhan energi nasional kita meningkat dari 795 juta SBM pada tahun 2016 menjadi 4.569 juta SBM pada tahun 2050. Pada tahun 2050, pangsa kebutuhan energi final terbesar adalah bahan bakar minyak (BBM) yakni sebesar 40,1%, diikuti oleh listrik (21,3%), gas (17,7%), batubara (11,0%), dan sisanya LPG, bahan bakar nabati (BBN) dan biomassa masing-masing di bawah 4%.

Kebutuhan energi yang sangat besar tersebut seharusnya menjadi peluang bagi perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Namun apa daya, ternyata tidak banyak berdampak pada perkembangan pemanfaatan energi terbarukan. Padahal, sebagaimana yang telah diketahui potensi energi baru dan terbarukan Indonesia cukup besar, dengan variasi jenis energi yang beragam.

Harus diakui, terdapat berbagai kendala untuk menerapkan pemanfaatan energi terbarukan. Mulai dari biaya investasi yang tinggi, efisiensi teknologi yang relatif rendah, letak geografis, dan faktor sosial masyarakat sebagai pengguna energi. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan sebagai pembangkit listrik yang diatur dalam Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 dan sebagai bahan bakar sesuai Permen ESDM No. 12 Tahun 2015. Namun memang masih belum terlalu optimal.

Begitupula dengan angka investasi di sektor energi terbarukan. Menurut catatan Teknopreneur, realisasi investasi sektor energi baru terbarukan sepanjang tahun 2018 gagal mencapai target. Dari US$2,01 miliar yang ditargetkan, ternyata hanya mampu direalisasikan sebanyak US$1,6 miliar atau 79,6% dari target yang ditetapkan. Namun tak dapat dipungkiri, nilai investasi energi terbarukan di 2018 masih lebih baik ketimbang tahun 2017 yang hanya membukukan angka US$1,3 miliar.

Global Subsidies Initiative (GSI), bagian dari International Institute for Sustainable Development (IISD), dalam laporannya yang bertajuk “Missing the 23 Per Cent Target: Roadblocks to the development of renewable energy in Indonesia” yang dirilis pada awal 2018 lalu mengungkapkan  bahwa target 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional di 2025 akan sulit tercapai jika langkah pengembangan energi baru masih seperti saat ini. Kepada media Peneliti Kebijakan GSI Richard Briddle menyatakan hal ini bisa berubah jika pemerintah membuat kebijakan baru.

“Kecuali dibuat kebijakan baru yang menciptakan kemauan yang lebih besar untuk menumbuhkan energi terbarukan,” ujarnya.

Richard menuturkan bahwa hasil wawancaranya bersama beberapa pemangku kepentingan mengungkap kekhawatiran bahwa kebijakan saat ini tidak menyediakan insentif yang cukup untuk menumbuhkan energi terbarukan. menurutnya, jika regulasi investasi dipermudah, kemungkinan akan menjadi langkah pertama yang penting untuk melesatkan pembangunan energi terbarukan di Indonesia serta mendatangkan investasi.

Sayangnya sampai saat ini persoalan pemanfaatan energi terbarukan belum banyak dibahas oleh para kandidat presiden yang akan berlaga di pilpres 2019, sehingga kita belum mengetahui langkah apa yang akan diambil untuk mengejar target 23% energi terbarukan pada bauran energi nasional 2025. Redaksi