Fintech Indonesia, Antara Renternir dan Calon Unicorn

725
Terlanjur salah dipahami, fintech sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang dan memberikan manfaat di Indonesia. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap akan lahir unicorn baru dari bidang fintech meskipun level fintech Indonesia masih di bawah negara lain.

Teknopreneur.com – Dalam sebuah forum online, seorang member berkisah tentang pengalaman pahitnya menjadi korban dari pinjaman online. Berawal dari pinjaman iseng dengan jumlah ratusan ribu rupiah yang bisa didapatkan dengan sangat mudah, si member terlena dan meminjam kembali dengan angka yang lebih besar—diniatkan untuk modal usaha jualan online. Taraaaa… sekali lagi pengajuan pinjaman di setujui. Belakangan ketika “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak” jualan online yang baru dimulai tak jua menampakkan hasil dan hutang dan bunga yang semakin bertambah mulai tak terbayar dia baru merasa ada yang aneh. Setiap harinya ada penelpon yang menagih hutang mulai dari kata-kata yang halus hingga bernada ancaman. Tak cukup sampai di situ, bukan hanya menghubungi no telpon penghutang, pihak penagih ternyata juga mengontak nyaris semua orang yang nomornya tersimpan di phone book penghutang.

Bisa dibayangkan bagaimana malunya ketika semua orang tahu bahwa Anda memiliki hutang yang belum terbayar. Modusnya sederhana, penagih akan menelpon orang yang nomornya tersimpan lalu berpura-pura menanyakan tentang keberadaan Anda. Alih-alih sekadar mencari tahu, penagih justru meminta orang tersebut untuk menghubungi dan mengingatkan Anda untuk membayar kewajiban. Bahkan ada satu kasus yang menyebutkan jika penagih sampai membuat grup Whatsapp yang diberi nama “Hutang A” yang berisi semua orang yang ada di daftar kontak, lalu di grup tersebut diberitahukan bahwa si A telah meminjam uang dan tak bisa dihubungi. Sangat meresahkan.

Berdasarkan pernyataan Staf Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Rio Priambodo sebagaimana yang dimuat dalam Kompas.com, YLKI mencatat ada 29 fintech yang diadukan oleh masyarakat kepada pihaknya. Selain itu, YLKI juga mencatat sepanjang 2018 ada sekitar 72 pengaduan konsumen yang dilayangkan terkait masalah fintech. “Permasalahan fintech sepertinya banyak bermasalah dari mulai hulu hingga hilir, dari mulai melakukan promosi yang melalui sms, bunga yang tinggi hingga cara penagihan melalui kontak yang ada di ponsel konsumen,” papar Rio.

Konsumen Dilindungi

Akhirnya, mau tidak mau kejadian-kejadian ini berdampak pada keberadaan bisnis findtech yang belakangan tengah berkembang. Masyarakat menganggap fintech tak lebih dari renternir digital yang berwajah manis saat memberikan pinjaman dan berubah menjadi bengis ketika menagih pembayaran. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menjelaskan untuk aplikasi fintech yang memberikan layanan pinjam meminjam uang resmi dipastikan memiliki pagu atau batasan biaya pinjaman untuk melindungi konsumen.

Sunu menjelaskan untuk fintech pembiayaan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK No. 77/POJK.01/2016, memiliki pagu biaya yang justru bertujuan untuk melindungi konsumen. Kemudian fintech Pendanaan Multiguna yang menjadi anggota AFPI dan terdaftar di OJK diwajibkan dan semua mematuhi aturan pagu biaya yang melindungi konsumen.

“Pagu biaya yang dimaksud artinya, jika pinjaman telah melewati masa penagihan maksimal 90 hari dari tenggat waktu pembayaran, maka jumlah biaya pinjaman dan pokok dijamin tidak akan bertambah,” jelas Sunu dalam keterangan tertulis, pada akhir 2018 lalu.

Terkait dengan hak konsumen, Sunu menjelaskan bahwa hal tersebut juga menjadi perhatian bagi organisasinya dan berjanji akan memberikan tindakan tegas bagi anggotanya yang melanggar.

“AFPI memandang perlindungan konsumen fintech lending sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara lugas dan transparan, agar kami dapat mengambil tindakan administratif secara tegas, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran,” tutur Sunu.

AFPI juga menyadari bahwa untuk menerapkan kode etik operasional memang banyak tantangannya, karena dalam proses operasional penagihan misalnya, akan melibatkan unsur manusia. Sebagai mahluk sosial dan emosional, manusia juga memiliki keterbatasan. Untuk itulah, secara rutin para pelaku Fintech terus memperbaiki proses operasional termasuk penagihannya. AFPI kini memiliki 75 anggota perusahaan Fintech yang seluruhnya telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Fintech, Unicorn Masa Depan

Terlanjur salah dipahami, fintech sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang dan memberikan manfaat di Indonesia. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap akan lahir unicorn baru dari bidang fintech meskipun level fintech Indonesia masih di bawah negara lain.

“Kita tahu bahwa adoption on fintech di Indonesia jauh di bawah dibanding negara lain. Kita ingin ada fintech yang cepat jadi unicorn,” ungkapnya dalam Acara NextIcorn dengan Asosiasi Fintech Indonesia, seperti dikutip dari laman Kominfo.

Sementara Chief Coordinator of NextIcorn Financial Services David Rimbo mengatakan Indonesia sudah seharusnya memiliki unicorn berbasis fintech. “Indonesia mempunyai prospek dan kondisi geografis, ekonomi, stratafikasi, demografi, yang memang cocok untuk fintech. Contohnya selalu statistik yang dipakai adalah persentase dari penduduk Indonesia yang masih belum mempunyai akun di bank. Itu masih besar sekali karena dibatasi keadaan geografis kita kepulauan,” jelasnya.

Rimbo juga menambahkan jika optimistisme fintech akan bisa berkembang pesat di Indonesia. “Cabang bank kebanyakan tersedia di kota-kota besar, kalau fintech bisa digulirkan, masyarakat tidak perlu lagi ke bank. Mereka bisa lakukan transaksi berdasarkan aplikasi fintech untuk belanja, bayar dan transaksi Seharusnya fintech itu besar di negara kita,” paparnya.

Senada dengan Menkominfo dan Rimbo, Managing Partner East Ventures Willson Cuaca juga menyampaikan, bahwa perkembangan fintech pembayaran di Indonesia saat ini sangat pesat. “Bisa dilihat dari perkembangan OVO dan Go-Pay yang terus tumbuh,” ujarnya dalam konferensi tahunan GoStartupIndonesia Scale Con 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta, akhir 2018 lalu. Menurutnya, layanan fintech pembayaran sangat tinggi penggunaannya (use cases). Misalnya, bisa digunakan untuk pembayaran e-commerce, retail, hingga membeli voucher game.

Tentu sayang jika potensi fintech di Indonesia menjadi tersia-siakan akibat dari salah paham tentang manfaat dan regulasinya. Masyarakat perlu diedukasi bahwa fintech bukan sekadar urusan pinjam meminjam atau renternir digital tapi lebih dari itu. Jikapun memang ingin menggunakan jasa pinjam-meminjam online maka sebaiknya ke lembaga yang telah terdaftar di asosiasi atau di OJK. Dengan demikian, fintech Indonesia pasti akan Berjaya. Redaksi