Ilustrasi Dinamika
Ilustrasi Dinamika

Teknopreneur.com—Upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) pemerintah masih belum konsisten di wilayah regulasi. Hal ini diketahui lantaran banyaknya pembangunan infrastruktur yang mangkrak.

Perihal ini pun dapat diketahui dari kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan, pemerintah masih setengah niat lantaran sejak tahun 2011 ada 142 proyek pembangunan EBT terhenti. Padahal, kendala krisis energi fosil yang kian tahun Demand masyarakat makin meningkat. Sehingga saat ini pemerintah belum hadir sebagai pemberi solusi atas krisis energi yang kian defisit.

Kendala inkonsistensi regulasi, tidak sedikit jaring media yang menyiarkannya. Katadata adalah salah satunya, tepat dibeberapa akhir penghujung tahun ini Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Yaser Palito menerangkan. mangkraknya pengembangan proyek EBT sudah dipastikan akibat dari sering berubahnya regulasi yang ditetapkan.

Ia mencontohkan, pada penetapan tarif EBT yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.50 Tahun 2017. Yang menjelaskan, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau angin, harga tarif yang ditetapkan berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) ditiap masing-masing daerah. Yang kemudian harga tarif di-flat sebesar 85 persen dari BPP, maka jika harga BPP pembangkit di masing-masing wilayah diatas rata-rata BPP nasional.

Diyakinkan harga pembelian energi pun naik, yang akan berakibat sulit untuk mencari mitra swasta guna membangun pengembangan EBT nasional. Lanjut Yaser, dengan seperti ini pihak swasta cenderung kesulitan memngembalikan modalnya untuk menjalankan bisinis energi.

“Dengan tarif flat 85 persen dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP), mana ada swasta yang mau jadi mitra, biarpun bareng Pemda” terang Yaser, Katadata (18/12).

Masih diseputar regulasi, perkataan Yaser senada dengan Wakil Presdiden Jusuf kalla (JK) dalam laporan Teknopreneur sebelumnya. Bahwa Persoalan energi fosil yang makin defisit, JK menghimbau untuk tertib dalam menerapkan regulasi di bidang energi. Terutama pada pelayanan dan prosedur investasi dari pihak swasta yang teratrik terhadap EBT nasional.

Lebih jauh JK menekankan, untuk bentuk pelayan yang mudah dan tanpa memberatkan di sektor pihak ketiga adalah salah satu upaya yang seharusnya sudah bisa diterapkan, mengingat kedepannya untuk bauran energi terbarukan dalam penganggaran biaya tidaklah kecil dan membutuhkan waktu yang cukup lama. sehingga dalam hal ini penting hadirnya pihak ketiga untuk menyuplai kebutuhan energi nasional.WES