Drs Ondri Dwi Sampurno, Deputi BPOM
Drs Ondri Dwi Sampurno, Deputi BPOM

Teknopreneur.com—Perkembangan industri Fitofarmaka sebagai acuan produksi obat herbal terstandarisasi terbilang masih lambat. Hal ini dikarenakan lamanya waktu untuk riset dan besarnya dana untuk membuat produk obat herbal yang terstandarisasi secara uji klinis.

Menurut Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Ondri Dwi Sampurno, untuk kondisi industri yang memproduksi Fitofarmaka saat ini kurang lebih ada 7 sampai 5 industri yang masih aktif dalam obat herbal yang terstandarisasi secara klinis tersebut.

Ondri mengakui, bahwa perkembangan industri Fitofarmaka sampai saat ini memang masih terbilang sangat lambat pertumbuhannya. Bahwa sejak dari tahun 2000-an produk yang sudah didaftarkan ada 28, namun pihaknya hanya bisa menerima 18 produk. Lantaran 7 lainnya masih belum bisa dikatakan sesuai dengan prosedur uji klinis yang sudah ditentukan.

“Memang perkembangannya lambat,” ungkap Ondri saat melakukan diskusi Techtalk dengan tema, Fitofarmaka Indonesia, Paduan Tradisi dan Teknologi, Kamis lalu (9/11).

Dikatakan Ondri, walau sudah ada 7 produk yang sebelumnya sudah ditolak secara proses pembuatannya. Kini ia menegaskan bahwa sudah ada 3 produk lagi yang sedang dalam proses uji kelayakan. Walau demikian pihaknya sangat berharap dari 3 produk yang sedang dalam proses tersebut, bisa menambah daftar produk Fitofarmaka lain.

Yang menjadi persoalan, tidak sedikit produk obat Fitofarmaka yang berasal dari riset Universitas belum bisa menjawab kebutuhan pasar. Tidak cukup sampai disitu, menurutnya. Banyak peneliti masih belum terpantau secara intens. Akibatnya, sumber bahan baku obat yang diolah oleh para peneliti masih belum konsisten.

“Sekarang peneliti membeli bahan A,B,C dari supplier A, terkadang besok juga dia membeli dari supplier B, kan untuk spesifikasinya berbeda,” tegasnya.

Dengan perubahan bahan tersebut, dampaknya akan memberikan perbedaan dari produk obat yang sudah ada sebelumnya. Ondri mengungkapkan, masalah yang muncul pun ialah dengan metode uji yang dilakukan, salah satunya uji farmakodinamik (uji mempelajari efek biokimiawi) yang sudah tidak lazim digunakan, sehingga khasiatnya tidak layak digunakan.

Metode lain pun, seperti analisa dan hasil uji yang tidak bermakna statistik dinilai belum sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Lain pihak, seperti Komite Manufacturing PP. GP Farmasi Indonesia, Barokah Sri Utami. Menyikapi serius soal kondisi perkembangan industri Fitofarmaka, yang saat ini masih menggunakan “barang jadi” yakni bahan baku obat masih mengandalkan impor dari luar. Sayangnya dalam pernyataan Barokah, masih belum menyebutkan besaran angka impor untuk bahan baku tersebut.

Ia mengakui, untuk saat ini tahapan produksi obat Fitofarmaka masih tetap menggunakan tahap impor Active Pharmaceutical Ingredient and Eksipien (APIE), yang kemudian baru di formulasikan, dan seterusnya sampai pada tahap akhir distribusi pada pasar yang membutuhkan.

Berdasarkan tahapan tersebut, bahwa sangat disayangkan untuk sumber daya bahan baku obat di Indonesia masih sangat kaya, para pelaku industri masih belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Dan kedepannya Barokah menyarankan, untuk tahap produksi harus ada transformasi mandiri dari industri farmasi. Yakni tanpa mengandalkan bahan baku impor, yang kemudian industri farmasi lokal diharuskan melakukan riset dan uji klinis secara mandiri. WES/LIN