Indonesia memiliki sekitar 30.000 tanaman dan 940 di antaranya merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Fakta tersebut menunjukkan, bahwa Indonesia bisa menjadi sumber bahan baku obat herbal.

Teknopreneur.com – Indonesia adalah negeri yang kaya. Keragaman hayati Indonesia membuat negara kita kaya akan bahan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan dalam sebuah riset  Indonesia disebut sebagai negara dengan kekayaan hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil.

Indonesia memiliki sekitar 30.000 tanaman dan 940 di antaranya merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Fakta tersebut menunjukkan, bahwa Indonesia bisa menjadi sumber bahan baku obat herbal. Bahkan banyak orang dari luar negeri yang mencari bahan baku dari Indonesia. Seharusnya dengan melakukan riset, bahan baku alami dari Indonesia bisa menjadi obat fitofarmaka atau obat herbal yang setara dengan obat modern.

Berbeda dengan jamu dan Obat Herbal Terstandar, Fitofarmaka merupakan obat herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis dan uji klinis bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi asli Indonesia. Namun jamu ataupun OHT memungkinkan untuk dikembangkan menjadi fitofarmaka. Saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 1600 jamu warisan nenek moyang, namun dari sekian banyaknya resep jamu warisan nenek moyang tersebut, baru sekitar 30 yang telah ditetapkan sebagai Obat Herbal Terstandar (OHT) dan baru sekitar 10 dalam bentuk Fitofarmaka.

Memang tak mudah, karena untuk menjadi produk fitofarmaka, seluruh produk herbal harus melewati beberapa proses uji yakni uji toksisitas yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya efek yang beracun dalam zat berkhasiat. Kemudian uji farmakologik Eksperimental yang dilakukan pada hewan percobaan untuk mengetahui khasiat fitofarmaka. Dan yang terakhir uji klinik yang dilakukan pada manusia untuk mengetahui atau memastikan adanya efek farma kologik, tolerabilitas, keamanan dan manfaat klinik untuk pengobatan atau pencegahan gejala penyakit.

Menurut Direktur Dexa Laboratories Bimolecular Sciences PT Dexa Medica Raymond Tjandrawinata proses dari jamu ke fitofarmaka memang sulit lantaran risiko kegagalannya yang tinggi.

“Fitofarmaka ini yang agak rumit prosesnya karena melalui uji coba manusia. Risikonya kegagalannya tinggi karena hasilnya dapat mengurangi efikasi dibanding plasebo. Jadi bila para scientist kita berhasil, maka hasilnya sama efektifnya dengan obat kimia,” ujarnya.

Jalan Di Tempat

Lambatnya perkembangan industri fitofarmaka ini patut disayangkan. Harus diakui dibutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang sangat besar untuk menghasilkan satu fitofarmaka. Menurut Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH) LIPI Enny Sudarmonowati, fasilitas Biosafety Level (BSL) 3 yang sangat dibutuhkan untuk mempermudah menjalankan tahapan uji klinis salah satunya untuk bisa memenuhi persyaratan untuk memperoleh registrasi Badan POM masih belum ada di Indonesia. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk fasilitas BSL 3 ini mencapai Rp35 miliar hingga Rp50 miliar, tergantung seberapa canggih fasilitas yang ingin dibangun.

Selain persoalan teknologi, disinyalir pelaku industri jamu atau obat herbal juga enggan untuk masuk ke produk fitofarmaka karena memang membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Maka tak aneh jika kemudian para pengusaha ini lebih senang memroduksi produk yang telah memiliki nomor registrasi dari BPOM. Padahal, untuk mendapatkan registrasi Badan POM maka pilot project produksi harus mengikuti Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Sedangkan institusi pemerintah sangat sedikit yang memiliki fasilitas yang memenuhi dua hal tersebut.

Ketiadaan teknologi ini tentu saja berdampak pada semakin sulitnya penelitian dan pengujian produk fitofarmaka Indonesia yang pastinya juga berdampak pada hak masyarakat untuk mendapatkan layanan obat dan kesehatan dengan harga yang terjangkau.

Maka dibutuhkan peran serta para stakeholder untuk secara serius mengembangkan segala potensi herbal yang ada di Indonesia menjadi produk fitofarmaka. Dengan demikian biaya kesehatan yang harus ditanggung baik oleh permerintah maupun masyarakat bisa berkurang secara signifikan. Karena dengan masuknya obat herbal terstandar dan fitofarmaka ke dalam formularium obat nasional JKN dapat mengatasi persoalan obat-obatan terkait faktor kesehatan dalam negeri; seperti masih tingginya importasi bahan baku obat yang mencapai 90 persen, kurangnya ketersediaan obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita tunggu saja bagaimana sikap para stakeholder, yang pasti peluang sudah di depan mata. IN