Ilustrasi Cleantech
Ilustrasi Cleantech

Teknopreneur.com—Kebijakan tentang penyaluran BBM diatur dalam Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014, perihal Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jenis bahan bakar minyak (BBM) yang termasuk kategori Bahan Bakar Tertentu, seperti minyak tanah, solar atau biosolar (Gasoil). Merupakan komoditas bahan bakar yang secara jelas di dalam regulasi Peraturan Presiden khusus untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah yang digunakan konsumen dalam skala nasional.

Melirik dari kebijakan tersebut, memang nampak sangat terlihat bahwa pemerintah masih berfokus bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak bumi untuk bahan bakar. Namun Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak begitu saja “lepas tangan” untuk kelangsungan untuk pertumbuhan industri hilir yang masih sangat perlu diperhatikan.

Menyikapi bagaimana regulasi pemerintah terkait permasalahan dilema ketahanan migas, pemerintah masih cukup dikatakan balance. Lantaran belum lama ini, pemerintah masih sangat memperhatikan pertumbuhan dan daya saing industri dengan mewujudkan harga gas bumi yang terjangkau. Guna menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait penetapan harga gas USD6 per MMBTU.

Laporan yang dilansir oleh industri.co, bahwa dalam Peraturan Presiden (Pepres) No 40 tahun 2014, akan ada tujuh industri yang akan mendapatkan fasilitas dengan harga tersebut. Yakni industri pupuk, petrokimia, olechemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menyikapi hal tersebut SVP Research & Technology Center PT Pertamina (Persero), Herutama Trikoranto menerangkan, bentuk dukungan pemerintah ialah dengan melindungi empat wilayah khusus dari sumber daya energi yang ada di Indonesia. Yakni geothermal, Coal to Chemicals, dan others (solar, angin, dan baterai) untuk dinaungi dan pengelolaan sumber daya energi dalam negeri.

Hasilnya bisa diasumsikan semua pasar jual beli bahan bakar minyak atau pengelolaannya, akan lebih tercipta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Terutama dalam memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) yang ditegaskan dalam Rencana Umum Energi Nasional, DEN 2017 (Pepres No. 22 2017) target produksi energi sumber energi terbarukan diharuskan mencapai 23 persen di tahun 2025, lebih besar dari tahun 2015 yang hanya mencapai 5 persen. WES/LIN