Ilustrasi Cleantech
Ilustrasi Cleantech

Teknopreneur.com— Menjawab krisis energi nasional, pemanfaatan sumber bauran energi baru terbarukan (EBT) harus ditangani serius dan dikembangkan secara maksimal. Terutama dalam pemenuhan energi nasional diperkirakan tiap tahun jumlah konsumsi energi makin meningkat.

Terutama dalam upaya pengembangan sumber energi tenaga surya, Indonesia diuntungkan dengan letaknya digaris Khatulistiwa, yang sebenarnya memiliki kekayaan sinar matahari.

Hal ini dipaparkan dalam laporan Forum Discusion Group (FGD) mengenai Terobosan Untuk Kemandirian Energi (mewujudkan nilai tambah sumber daya alam). Hasil Pokja Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 2016 menuliskan, bahwa pemanfaatan energi surya matahari dengan menggunakan device semikonduktor harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena untuk mengisi cadangan energi listrik yang selama ini masih bergantung pada sumber daya migas.

Indonesia yang berada tepat digaris khatuliswa, memiliki begitu banyak potensi sumber daya energi yang dapat dihasilkan. Salah satu khas dari kondisi letak geografis dengan garis khatuliswa ialah wilayah tersebut kaya akan sinar cahaya matahari (surya).

Namun Indonesia yang memiliki negara kepulauan, memilki kesulitan tersendiri untuk bisa menyalurkan sumber-sumber energi yang tidak tertampung di wilayah bagian pelosok. Dan dikaji lebih jauh, untuk bisa menikmati sumber energi terbarukan. Diperlukan biaya mahal (sekitar USD2 cent per kWh) dikarenakan ongkos produksi dan perawatan yang cukup memakan waktu.

Didalam laporan tersebut pun tegas dijelaskan, bahwa alasan biaya yang sangat mahal merupakan faktor utama penggunaan alat teknologi Fotovoltaik mulai ditinggalkan. Tidak hanya itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai cukup memakan lahan yang cukup luas untuk dapat menghasilkan produksi listrik yang maksimal, sehingga sangat tidak cocok untuk dikembangkan diwilayah yang cukup banyak jumlah penduduk.

Menyikapi bahwa biaya produksi listrik dengan energi tenaga surya terbilang mahal, riset analisa IISD yang dimuat dalam laporan Moangbay menjelaskan, justru pemerintah telah memberikan banyak subsidi kepada industri batubara sebagai pemasok energi listrik.

Peneliti Senior Program Energi IISD, Phillip Gass mengatakan, untuk tahun 2015 saja, setidaknya ada USD644 juta atau setara Rp8,5 triliun subsidi pemerintah untuk batubara. Jika dikonversi, subsidi ini bisa memberi gaji sebulan untuk 3,3 juta penduduk Indonesia.

Dari jumlah tersebut, bisa dibayarkan untuk premi asuransi 10 persen penduduk Indonesia selama setahun atau membayar biaya kuliah 485 ribu mahasiswa Universitas Gajah Mada, satu semester.

“Atau jika dibagikan ke seluruh penduduk Indonesia, akan mendapat USD2,5 atau Rp33.000 per orang per tahun,” ungkapnya.

Analisis ini juga membantah anggapan, batubara adalah energi paling murah. Meski saat ini pembangkit listrik batubara bisa menjual listrik USD4 sen per kWh. Jika dihitung diluar ketahanan sumber daya energi, polusi dan biaya kesehatan mencapai USD11 sen per kWh.

Menurutnya  untuk rata-rata pembangkit energi terbarukan, hanya seharga USD7 sen per kWh. Dan disisi lain, subsidi energi baru dan terbarukan pada tahun sama hanya USD133 juta atau setara Rp1,8 triliun.

Untuk itu Phillip berharap, dengan adanya temuan ini pemerintah Indonesia bisa memberikan kebijakan yang lebih seimbang dalam memberikan subsidi untuk energi baru terbarukan. Sehingga positifnya Indonesia bisa lepas dari ketergantungan sumber energi impor maupun energi migas dan batu bara. WES/LIN