Ilustrasi Dinamika
Ilustrasi Dinamika

Teknopreneur.com–Popularitas mata uang digital Bitcoin terus makin meningkat, nilai mata uang Bitcoin untuk tertanggal 31 Oktober 2017, sudah mencapai angka Rp83 juta untuk per keping di Bitcoin.co.id.

Sejak diluncurkan sembilan tahun yang lalu mata uang digital Bitcoin terus mengalami tarik ulur, mengenai efektifitas keamanannya dari banyak kalangan masyarakat. Namun berkat kepopulerannya dari tahun ke tahun, tidak sedikit para penyedia jasa layanan untuk melakukan pertukaran mata uang maupun bertransaksi antara member yang memiliki Bitcoin.

Masuk kedalam negeri Indonesia, tempo dalam laporannya, memuat pulau bali sebagai pulau yang menggunakan Bitcoin sebagai transaksi jual beli properti. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsumen pada tahun 2014 yang menghabiskan lebih dari 800 Bitcoin atau setara dengan USD500 ribu, yang digunakan untuk membeli villa dengan dua kamar di kawasan Seminyak, yakni Pesisir Barat Bali.

Pemilik yang enggan disebutkan namanya, tercatat ia melakukan transaksi pada tanggal 19 Febuari 2014 melalui BitPremier. Namun ada yang janggal dalam laporan tempo tersebut, dari penelusuran Teknopreneur.com situs BitPremier (Bitpremier.com) tersebut tidak secara gamblang menawarkan produk barang atau jasa properti sesuai yang dilaporkan.

Pada situs tersebut pun hanya menyebutkan, hanya pengulasan mengenai jenis-jenis Crypto Coin, dan Bitcoin dalam perkembangan ekonomi digital saat ini.

Bank Indonesia Menindak Tegas

Makin maraknya penggunaan Bitcoin di era digital sebagai alat pembayaran untuk berbagai jenis transaksi. Gubernur Bank Indonesia ( BI) Agus Martowardojo lantang menolak mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia.

Agus menjelaskan, bahwa dengan perkembangan teknologi digital seperti saat ini, masyarakat harus tahu mengenai resiko penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Walau dalam prakteknya tak sedikit masyarakat yang sudah paham dan mengerti mengenai seluk beluk mata uang digital yang sedang trend beberapa tahun ini.

Selebihnya Agus mengingatkan, dalam ekosistem keuangan yang sudah terbentuk. Ia tidak ingin ada pelanggaran di sektor keuangan, lantaran sudah tertera jelas dalam peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP). Dan juga untuk seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dilarang menggunakan mata uang virtual sejenis Bitcoin.

“Dikarenakan sistem yang berjalan pada Bitcoin, sejatinya merupakan bahasa rantai kode atau blockchain, yang sumbernya menganut desentralisasi,” tutupnya. WES/LIN