Ilustrasi Fintech
Ilustrasi Fintech

Teknopreneur.com – Lembaga regulasi Bank Indonesia (BI) merespon cepat dalam menyikapi perkembangan Financial Technology (Fintech) lokal Indonesia. Lembaga yang bertugas sebagai pusat regulator keuangan ini akhirnya sepakat untuk membuat regulasi baru, dimana para pemain layanan fintech lokal diharuskan mendaftar ke dalam catatan Bank Indonesia (BI).

Hal ini dikarenakan pertumbuhan inovasi teknologi yang makin pesat terutama dalam hal layanan jasa keuangan. Masyarakat yang sudah akrab dengan layanan Internet mengantarkan produk fintech menjadi layanan utama dalam keseharian. Sayangnya, Indonesia terbilang masih gagap regulasi terkait dengan perkembangan teknologi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan baru hadirnya regulasi Bank Indonesia bagi para pengembang fintech untuk segera mendaftarkan layanannya.

Ketentuan dan regulasi tersebut dilontarkan langsung oleh Direktur Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Ida Nuryanti. Ida menegaskan, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihaknya dijamin tidak akan mematikan perkembangan produk layanan fintech. Baginya dengan mendaftar unit layanan, produk inovasi fintech lokal akan mendapatkan pengarahan intensif mengenai pandangan kedepan dari pemerintah.

Tujuannya adalah meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh oknum fintech. Sehingga pemerintah akan dengan mudah melakukan penanggulangan terkait unit layanan yang bermasalah. Pokok perhatian BI adalah agar para pemain layanan jasa keuangan memperkecil celah tindakan Cyber Crime keuangan digital.

Apabila telah memenuhi syarat, proses selanjutnya mendaftarkan model bisnis apa yang dilakukan serta seluruh aktifitas para anggota. Ida melanjutkan, bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama preventif bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra untuk mengawal jalannya era digitalisasi.

Para pengembang nantinya diharuskan melakukan sistem peer to peer lending, yang sudah langsung di bawah sistem OJK. Pengembang jasa layanan keuangan diharapkan bisa memberikan keterbukaan terkait model bisnis, hingga sifat layanan bisnisnya.

“Untuk prosesnya aturan ini akan diumumkan paling lambat akhir Oktober 2017,” ungkap Ida.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan dengan inovasi keuangan digital fintech seperti saat ini, jasa layanan keuangan konvensional akan “gulung tikar”. Untuk itu perlu kesadaran tinggi bagi para pengembang industri jasa keuangan, untuk menghadirkan layanan jasa keuangan digital yang ketat. Terutama dalam hal aturan yang mengatur sistem keuangan digital tersebut.

Lebih jauh Ida mengatakan, tak ada sama sekali kontra dalam perkembangan teknologi keuangan digital, justru sangat mendukung penuh. Namun yang harus diwaspadai disini ialah potensi para pengembang industri startup fintech yang out of the track. Industri jasa keuangan merupakan bisnis yang ketat secara aturan sehingga jangan sampai fintech justru tidak dibuatkan aturan yang jelas. WES