Ilustrasi Dinamika

Teknopreneur.com— Sistem pembayaran virtual sebagai inovasi terbaru Fintech nampak jelas sudah mewabah pada pengguna Internet Indonesia, hal ini jelas senada yang diucapkan Co-Founder Asosiasi Fintech Indonesia, bahwa industri Fintech melonjak popularitasnya dengan layanan dalam kategori peer-to-peer lending atau fintech lending.

Melonjaknya popularitas sudah banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang kini sudah banyak melek dengan payment virtual. Untuk itu, tidak hanya Fintech Lending namun banyak perusahaan pun sudah banyak mengembangkan beberapa payment atau alternatif currency. “Payment juga sudah banyak tapi masih belum membuat produk,” ungkap Izak Jenie Co-Founder Asosiasi Fintech Indonesia pada lansiran analisisnya mengenai Fintech.

Lebih jauh ia menegaskan bahwa startup Fintech yang ada di Indonesia sebenarnya sudah memiliki lisensi namun rata-rata dari mereka belum memiliki produk. Kendala para pengembang pun masih berkutat pada sistem regulasi pemerintah, dimana pada regulasi tersebut para pemain dibidang ini diharuskan untuk memiliki lisensi yang bagus. Lantaran untuk menjamin kemanan para member yang terdaftar pada startup yang sedang berjalan, apa lagi jika startup itu tidak memiliki produk layanan yang bagus untuk ditawarkan oleh para pengguna.

Dengan perkembangan Fintech payment virtual pemerintah masih terlihat ragu dalam menjamin dan menerbitkan regulasi yang jelas bagi para pemain usaha Fintech Indonesia. “keresahan” pemerintah tak lain ialah bentuk mata uang Bitcoin yang masih belum bisa diestimasi secara pasti untuk pergerakan ekonomi Indonesia.

Regulasi setengah matang

Jika melirik regulasi yang sudah diterbitkan oleh pihak Bank Indonesia (BI) yang memegang kendali keuangan Indonesia, dalam regulasi tersebut Izak mencontohkan jika ada perusahaan yang memiliki 1 juta member aktif dengan dompet virtual masing-masing anggota berisi saldo 1 juta Rupiah, maka dapat dikalkulasikan ada sekitar 1 Triliun anggaran dalam sebuah perusahan pengembang tersebut.

Dan hal yang paling ditakutkan baginya, jika salah satu dari perusahaan pengembang tersebut mengalami bangkrut atau sudah tidak bisa lagi beroprasi. Dengan tegas jumlah anggaran yang sudah tercapai  1 Triliun pun akan ikut hilang tak bisa dikembalikan, lantaran Bank Indonesia hanya bisa menjamin aliran masuk dana sebesar 2 Miliar.

“itu sebabnya BI selalu ketat menjaga dua hal penting, perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan. Yang kemudian menjadi kendala berat untuk para pengembang untuk mengeluarkan produk,” jelasnya.

Akan sangat menyulitkan untuk para pengembang berinovasi dalam perkembangan Fintech Indonesia, hal itu didasarkan bahwa pemerintah wajib dan harus mengatur hal tersebut untuk menjaga konsumen dan stabilitas keuangan. Sehingga baginya semua regulasi yang telah terbit masihlah belum cukup, “Peraturannya harus terus berkembang karena fintech terus bergerak,” jelas Izak.

Perkembangan masalah ini pun tidak hanya Indonesia. Ia mengatakan, disemua negara yang mendukung Fintech, jelas mengandalkan pembicaraan negosiasi bersama Asosiasi terkait untuk mengulas seputar regulasi. Terutama Indonesia seperti Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sudah memberikan apresiasi cukup tinggi  bagi industri fintech di dalam negeri,  dan masih memperhatikan konsumen. WES