"Apa yang pemerintah bisa akselerasi untuk kepentingan masyarakat banyak. intinya kembali, nilai tambahnya harus banyak di Indonesia,”ujar menteri yang akrab disapa Chief RA ini.

Teknopreneur.com – Berbicara pada acara Ngopi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpinnya saat ini tidak hanya berperan sebagai regulator, namun juga sebagai fasilitator dan akselerator. Hal ini menurut dia karena untuk aplikasi memang sulit untuk membuat regulasi secara detil. Berbeda dengan network dan device yang masih mudah diregulasi, aplikasi dinamikanya begitu cepat

“Mengatur 4G, 5G mengatur satelit, atau mengatur device yang bekerja sama dengan Kemeterian Perindustrian terkait TKDN, itu semua perubahannya tidak secepat aplikasi. Kalau aplikasi itu patah tumbuh hilang berganti, bisa jadi sekarang bikin aplikasi, bulan depan sudah tidak ada. Kalau mau diregulasi secara detil itu semua, nanti tintanya belum kering atau regulasinya masih persiapan, dinamikanya sudah berubah lagi. Yang harus dilakukan adalah sama-sama bicara, ikuti perkembangan kemudian pemerintah memfasilitasi. Apa yang pemerintah bisa akselerasi untuk kepentingan masyarakat banyak. intinya kembali, nilai tambahnya harus banyak di Indonesia,”ujar menteri yang akrab disapa Chief RA ini.

Terkait dengan nilai tambah, Rudiantara menegaskan jika dirinya memetingkan nilai tambah, meskipun tidak berada di Indonesia.

“Saya penganut nilai tambah. Selama ada nilai tambah dari suatu proses bisnis, maka itu kita gunakan. Tidak perlu semuanya harus ada di Indonesia, karena teknologi digital sudah global jadi pola pikir kedaulatan ini yang harus kita rumuskan. Dalam merumuskan kedaulatan kita tidak boleh chauvinistik dalam dunia digital,” ujarnya.

Acara Ngopi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yang mengangkat tema Menuju Kedaulatan Digital Indonesia Melalui Aplikasi Lokal” ini diselenggarakan oleh APJII (Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia), MASTEL (Masyarakat Telematika), dan MIKTI (Masyarakat Industri Kreatif Digital Indonesia), dengan dukungan WANTIKNAS (Dewan TIK Nasional), BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Direktur Eksekutif MIKTI, Muhammad Andy Zaky  diskusi ini dilakukan selain bicara kedaulatan digital, sekaligus dalam semangat Peringatan 72 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Diskusi ini bertujuan untuk menggali rumusan strategi dan langkah aksi untuk mendorong pembudayaan penggunaan aplikasi lokal dan penguatan ekosistem aplikasi lokal. Serta membuat komitmen bersama dalam pembudayaan penggunaan aplikasi lokal dan penguatan ekosistem aplikasi lokal. Selain itu, diharapkan acara ini bias membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penguatan ekosistem aplikasi lokal. Ini sejalan dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72,” ujarnya. IN