Teknopreneur.com – Sebagaimana diketahui, beberapa hari kemarin Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan bahwa renewable energy adalah keharusan bukan lagi pilihan apakah kita memilih fosil atau renewable energy. “Yang terpenting adalah keekonomiannya. Jangan sampai kita mengembangkan sesuatu tapi yang kita kembangkan mahal sekali,” kata Arcandra pada halal bihalal Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Minggu.

Sejauh ini, porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terhadap seluruh bauran energi nasional di pertengahan tahun 2016 sudah mencapai 11%. Angka ini akan terus dikejar hingga 23% di tahun 2025 mendatang. Disebutkan pula Kementerian ESDM akan terus mengejar kekurangan porsi EBT sebesar 12% atau 36 Giga Watt (GW) hingga 2025. Pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan juga terus ditawarkan kepada investor agar realisasi capaian 23% dari total 35.000 MW bisa tercapai di 2025.

Dengan potensi yang dimiliki saat ini, seharusnya Indonesia mampu memanfaatkan energi baru terbarukan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas.  Untuk itu Institute for Democracy through Science and Technology – The Habibie Center (IDST-THC) kembali mengadakan forum diskusi Tech Talk yang kali ini mengangkat tema tentang Energi Baru dan Terbarukan serta pemanfaatannya di Indonesia.  Diadakan di loby Sekretariat The Habibie Center, Senin (31/7) Hadir sebagai pembicara, Direktur Bio Energi, Dirjen EBTKE, Kemen ESDM Sujoko, Ketua Bidang Legal, Advokasi Kebijakan dan Regulasi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Paul Butarbutar, Kepala Divisi Teknik Energi Terbarukan – Dept. Teknik Mesin & Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Sri Endah Agustina dan yang terakhir Direktur Perencanaan PLN dan Ilham Habibie sebagai tuan rumah.

Dalam pemaparannya, Direktorat Bioenergi, Dirjen EBTKE, Sudjoko Harsono menyatakan bahwa kondisi pengenmbangan energi baru terbarukan di Indonesia sudah lebih baik.

“Proses bisnis sudah semakin jelas, terukur, sederhana dan cepat, selain itu penggunaan teknologi yang efektif, efisien dan memberikan keekonomian proyek yang bagus dan dengan didukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan, keahlian dan pengalaman” ujar Sudjoko.

Selain itu, Sudjoko memaparkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemen ESDM melalui Dirjen EBTKE  memiliki program-program andalan untuk mengembangkan energi terbarukan. Antara lain penyusunan Regulasi EBTKE, termasuk Tarif Tenaga Listrik EBT, kemudian mandatori Bahan Bakar Nabati B-20 (80% Diesel, 20% FAME), Program Hutan Energi, pemerataan energi melalui Penyediaan Akses Energi Modern dengan EBT seperti PLTP, PLTMH, PLTS, PLTB, PLTBg, PLTSa dan Penerangan dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk desa belum berlistrik, Percepatan Pembangunan PLTP melalui: (i) Penugasan ke BUMN/BLU, (ii) Penugasan Survei Pendahuluan + Eksplorasi; (iii) pengeboran eksplorasi oleh Pemerintah, Mandatori Efisiensi Energi kepada Bangunan Pemerintah, BUMN dan Industri; Program Kampanye Potong 10%.

Sementara Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Nicke Widyawati mengatakan bahwa PT PLN Persero menargetkan pembangkit listrik 78 ribu megawatt untuk 10 tahun kedepan.

Dalam paparannya,  Nicke Widyawati mengatakan bahwa target tersebut diupayakan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional. “Infrastruktur listrik dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia. Dengan energi dan sumber daya batubara yang terbatas PLN ingin menghasilkan listrik dari energi terbarukan bersama program Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Kemenetrian ESDM menargetkan penggunaan EBT sebagai energi primer sebesar 25 persen pada 2025.
Maka selain menambah pembangkitan listrik, PLN juga menargetkan biaya listrik yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. “Jika listrik sudah sampai ke depan rumah tapi masyarakat tidak sanggup membeli, itu sangat bahaya,” ujar Nicke.

Regulasi Jadi Kendala

Menanggapi soal regulasi, Chairman of Legal, Policy Advocacy, and Regulation Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar mengatakan, justru regulasi yang dikeluarkan Kementerian ESDM dari tahun ke tahun telah menghambat investasi untuk pengembangan energi terbarukan.

“Sejak 2009, pertama kali ada aturan feed in tariff, kita sudah berkali-kali merubah revisi aturan. Bagi investor ini sangat menganggu karena kita enggak punya aturan yang stabil untuk jangka panjang,” ujarnya.  Selain itu Paul juga mempertanyakan tentang kepastian aturan dalam jangka panjang. “Kapan kita punya aturan yang stabil yang bisa digunakan jangka panjang sehingga ketika investor kembangkan proyek dia yakin proyek itu bisa dibangun?” lanjut Paul.

Tampaknya persoalan regulasi ini memang telah menjadi kendala sejak lama, menurut Sri Endah Agustina hal ini sudah dibicarakan sejak beberapa tahun silam. “Kita memiliki sangat banyak ahli, potensi energi terbarukan kita juga sangat berlimpah, idenya banyak, begitupula dengan peminatnya, perencanaan dan regulasi sudah sangat banyak. Tapi kondisinya seperti ini terus. Apakah ini karena terlalu banyak regulasi?” ujarnya.

Komitmen Dari Semua Pihak

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk sumber energi baru dan terbarukan justru pemanfaatan atas energi baru dan terbarukan (EBT) belum berjalan maksimal karena belum bisa bersaing dengan energi fosil yang sudah digunakan berpuluh-puluh tahun lamanya seperti minyak dan gas bumi. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh biaya produksi dan teknologi yang masing jarang di Indonesia membuat investasi pada industri EBT dirasa masih mahal. Selama ini, energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

Selain itu, implementasi program pengembangan bahan bakar nabati atau BBN masih memiliki banyak kendala yang mencakup daya saing harga jual yang masih kalah dengan harga BBM bersubsidi. BBN yang digunakan di Indonesia berupa bioethanol dan biodiesel yang diprediksikan menjadi energi alternatif yang menarik karena termasuk energi yang bersih. Potensi pemanfaatan EBT lainnya seperti sampah dan angin juga terkendala seperti pembangunan PLTS yang terkendala oleh efisiensi teknologi yang rendah dan kebutuhan lahan yang luas sehingga terbatas di kota besar dengan kapasitas kecil.  Sedangkan pemanfaatan angin terkendala oleh kecepatan angin dan kontinuitas angin yang rendah.

Untuk itulah kemudian semua sepakat bahwa dibutuhkan sebuah komitmen yang tegas dari semua pihak untuk bisa mewujudkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara maksimal. Dari pihak pemerintah, dibutuhkan sebuah kebijakan yang bisa dijadikan sebagai pedoman pengelolaan energi nasional. Serta melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya baik itu akademisi, bisnis maupun praktisi. Dengan demikian sinergi antar para stakeholder.

 

IDST – Tech Talk  adalah forum diskusi rutin yang diselenggarakan oleh IDST The Habibie Center bekerja sama dengan Teknopreneur Indonesia yang mengangkat tema-tema teknologi. IDST Tech Talk ini diharapkan dapat memberikan solusi teknologi atas persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaanya, IDST Tech Talk melibatkan kalangan akademisi, praktisi, dunia industry, serta pemerintah. IN