Tech Talk III, “Financial Technology, Soal Regulasi atau Inklusifitas Keuangan”

175

Teknopreneur.id – Sebagai kelanjutan dari program Tech Talk sebelumnya, pada Kamis (16/6) lalu kembali digelar Tech Talk seri ketiga yang mengangkat tema terkait financial technology. Sebagaimana diketahui  financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid  (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut  adalah leadership,  diversity,  innovation,  protection,  empowerment,  cooperation,  knowledge,  proportionality, dan framework.

Salah satu langkah meningkatkan financial inclusion atau inklusi keuangan adalah dengan memanfaatkan aplikasi atau layanan financial technology (fintech). Layanan ini diharapkan menjadi alat penghubung dan pengisi kekosongan antara lembaga keuangan formal dengan segmen masyarakat yang belum terjangkau, baik secara fisik maupun secara kualifikasi. Fintech dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memberi solusi atas permasalahan ekonomi Indonesia seperti mendorong penggunaan alat pembayaran nontunai, menjembatani kebutuhan dan menggerakkan UMKM sekaligus mendorong inklusi keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mayoritas masyarakat Indonesia saat ini belum memahami instrumen-instrumen keuangan secara komprehensif atau belum pada tahap literasi keuangan yang baik. Adapun masyarakat pada tahap well literate (literasi cukup) hanya mencapai 22%. Angka ini jauh di bawah beberapa negara tetangga, seperti Filipina dan Malaysia yang telah mencapai masing-masing 30% dan 60%.

Mengambil Kepercayaan Masyarakat

Industri fintech Indonesia juga diprediksi tumbuh subur pada tahun 2017 ini. Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai transaksi fintech akan mampu mencapai US$1,9 miliar atau setara Rp24 triliun sepanjang tahun ini. Perlahan masyarakat mulai memberikan kepercayaan pada layanan fintech demi  kemudahan dan kecepatan transaksi tanpa mengabaikan koridor kehati-hatian.

Persoalan kehati-hatian ini juga menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder, terlebih saat ini perusahaan fintech di Indonesia masih menyasar kalangan menengah ke atas yang sangat aware dengan persoalan kemanan transaksi. Menurut riset Perusahaan konsultan internasional Deloitte baru-baru ini yang  bertajuk “Fintech Indonesia Survey 2016”  mayoritas target konsumen  fintech  Indonesia adalah masyarakat kelas menengah. Selain itu, konsumen yang disasar adalah mereka yang telah memahami dunia digital dan mencapai tingkat literasi keuangan yang cukup baik.

Oleh sebab itu dibutuhkan jaminan keamanan bagi masyarakat pengguna layanan fintech.  Sebagai otoritas sistem pembayaran, BI juga mengharapkan agar tetap berada dalam koridor kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Untuk itu bank sentral tersebut telah mengeluarkan Peraturan BI Nomor 18/40 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Regulasi Untuk Fintech

Selain Peraturan BI, OJK juga mengeluarkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK menyatakan bahwa bahwa regulasi OJK mengenai fintech khususnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Usaha Pegadaian diarahkan untuk memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman atau pendanaan bagi masyarakat.

Kini OJK sedang menyiapkan regulasi fintech lainnya, yaitu fintech on balance sheet, yang memberikan pinjaman skala mikro. Fintech on balance sheet mengatur tentang pemberian pinjaman ke yang membutuhkan modal dengan uang yang berasal dari perusahaan itu sendiri, dari modal sendiri, penerbitan surat berharga atau pinjam dari lembaga keuangan lain, jadi risikonya ada di fintech yang memberikan pinjaman. Regulasi untuk fintech on balance sheet masih dalam proses pembuatan, sehingga OJK mempersilakan fintech yang menyediakan layanan tersebut untuk terus beroperasi sembari menerapkan prinsip kehati-hatian.

Namun,  Asosiasi FinTech (Aftech) Indonesia merasa OJK belum serius untuk komitmen mambangun industri Fintech khususnya yang bergerak dalam bidang pinjam meminjam atau peer to peer lending (P2P).  Menurut Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia, Adrian Gunadi , sejak tiga bulan peraturan tersebut diluncurkan, Aftech menilai belum tampak perkembangan signifikan dalam hal jumlah perusahaan fintech yang mendapatkan izin usaha dari OJK. Sebaliknya, banyak perusahaan fintech yang menemui kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas seputar teknis pendaftaran p2p lending di OJK.

Sementara OJK menyanggah jika regulasi menghambat inovasi di dunia fintech. Peran regulator jasa keuangan sangat penting untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan industri fintech dalam rangka mendukung keuangan inklusif dan perlindungan konsumen. Karena itu, regulasi perlindungan konsumen dalam penggunaan fintech harus dibuat sangat hati-hati dan mudah dipahami, mengingat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang beragam dan tingkat literasi keuangan yang masih rendah.