Tech Talk I, “National Data Security, Menjaga Keamanan Data Nasional”

79

Teknopreneur.com.  Menggandeng lembaga The Habibie Center, Teknopreneur Indonesia kembali menggelar diskusi teknologi yang terbuka untuk masyarakat luas. Acara yang bertajuk “Tech Talk” ini sendiri rencananya akan digelar setiap bulannya dengan berbagai tema yang terkait dengan issue-issue teknologi. Pada kesempatan yang pertama, Tech Talk mengangkat tema “National Data Security, Menjaga Keamanan Data Nasional”. Acara ini digelar pada Kamis 4 Mei 2017, di  The Habibie Center Building, Jl. Kemang Selatan.

Mengapa tema ini menjadi menarik, Menurut riset agensi marketing We are Social  ditemukan bahwa pertumbuhan pengguna aktif internet di Indonesia tumbuh sebesar 21% sejak Maret 2015 hingga 2016. Diikuti pula oleh beberapa hal yang lain seperti penggunaan media sosial di Indonesia naik 19%, pertumbuhan Number of Mobile Subscriptions naik 6%, dan pertumbuhan pengguna aktif mobile social sebesar 19%.

Sementara berdasarkan laporan International Data Corporation (IDC), sejak tahun 2014 pertumbuhan data meningkat dua kali lipat setiap dua tahun. Dengan bertumpu pada jumlah data digital saat ini, IDC memperkirakan bahwa pada tahun 2020 jumlah data digital akan mencapai kurang lebih 44 triliun GB.  Ketika pertumbuhan data sudah semakin pesat, maka yang menjadi pertanyaan, Seberapa siap Indonesia mengatasi persoalan pengelolaan data nasional?

Penyedia pusat data (data center) menjamin keamanan data para pelanggan yang disimpan di Indonesia (RI). Pasalnya, data center di Indonesia sudah berstandard internasional, sehingga keamanan data, suplai energi, dan teknologi yang diterapkan sangat terjamin. Meski demikian, dukungan regulasi dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh para pemain industrinya agar investasinya tidak sia-sia.

Ketua Indonesia Data Center Provider Association (IDPRO) Kalamullah Ramli mengatakan, pemain industri data center yang tergabung dalam IDPRO sudah memenuhi standars internasional, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi kemanan data pelanggan maupun sisi kualitas lainnya. Yang diperlukan oleh para pemain data center justru ketegasan pemerintah untuk memastikan aturan bahwa semua data warga negara Indonesia harus berada di Tanah Air. Sebab, data merupakan aset sangat penting bagi setiap orang di era digital sekarang.

Sementara itu, Kasubdit Budaya Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Intan Rahayu mengungkapkan, pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, Bank Indonesia (BI), maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur tentang keamanan data pelanggan maupun aturan yang mewajibkan tersedianya data center di Indonesia bagi pelanggan warga negara Indonesia.

Salah satunya, hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 82 tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Itu artinya, pemerintah juga turut mendukung keamanan data pelanggan melalui regulasi yang telah dibuat.

Sebab, berdasarkan data yang diolah dari berbagai sumber, Kemkominfo menemukan, saat ini, Indonesia telah menjadi salah satu target serangan dari para peretas (hacker) dunia. Terdapat berbagai pola serangan kejahatan siber (cyber crime) yang dilancarkan oleh para hacker untuk mencuri data pelanggan di Indonesia.

“Indonesia menjadi salah satu negara transit point bagi para hacker untuk menyerang. Pola serangannya pun macam-macam. Jadi, ini juga harus diwaspadai oleh setiap orang,” terang Intan.

Terkait aturan yang mewajibkan setiap perusahaan asing harus meletakkan data center-nya di Indonesia, Intan menuturkan, hal itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Jika Kemkominfo sudah mengaturnya dalam PP PTSE, OJK juga sudah mengatur dalam berbagai aturan yang mewajibkan industri di sektor layanan jasa, seperti perbankan.

“Ini memang masih dalam PP. Tetapi, kita sudah punya aturan. Bahkan, dari sektor keuangan sudah diatur. Jadi, sudah diatur oleh OJK, yang setahu saya itu sudah mengatur bahwa data-data memang harus berada di Indonesia. Tetapi untuk sanksi bagi yang belum mematuhi aturan, sifatnya masih bersifat sanksi administratif. Skemanya juga sedang disusun lebih lanjut,” tuturnya.

Kedaulatan
Chairman Institute for Democracy Trough Science and Technology (IDST) Ilham A Habibie mengungkapkan, menjaga kemanan data nasional juga berarti menjaga kedaulatan data negara Indonesia. Dia pun meminta setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik lokal maupun asing harus menyimpan data-data pelanggannya di Indonesia.

“Data sangat penting bagi negara dan kedaulatan kita. Karena itu, data harus diamankan. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menyimpan data pelanggan di Indonesia,” tegas Ilham.

Dia menyampaikan, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan digital yang luar biasa. Berdasarkan data dari International Data Corporation (IDC), sejak 2014, pertumbuhan data meningkat dua kali lipat setiap dua tahun. Diperkirakan, pada 2013-2020, 60% dari data digital yang dihasilkan dari negara-negara maju akan bertukar tempat dengan data-data dari negara berkembang.

“Artinya, penduduk di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan lebih banyak memproduksi data digital dalam kurun waktu 4-5 tahun mendatang,” pungkasnya.