UU Paten Baru Diterbitkan Demi Menggenjot Pengajuan Paten

137
Patent Illustration

Perkembangan riset di Indonesia masih terbilang lamban. Hal ini diukur dari masih rendahnya paten yang didaftarkan akibat terbatasnya invensi para peneliti di Indonesia. Untuk mempermudah peneliti mengajukan patennya, baru-baru ini pemerintah menerbitkan UU Paten terbaru. Lebih dari setengah isinya berubah. Pemerintah mengklaim menyesuaikan dengan aturan pengajuan paten yang berlaku di Internasional.

“Secara teknis, Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah UU yang baru menggantikan Undang-Undang No 14 Tahun 2001. Karena substansi di dalam UU No 13 lebih dari 50 persen berubah,” kata Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum, Kerjasama dan Humas BPPT, Poetro Prakoso saat membuka acara Sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) Tentang UU Paten No 13 Tahun 2016 di PUSPITEK Serpong, Selasa 15 November.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar para perekayasa dan peneliti di BPPT, semakin memahamai tata cara pengajuan paten, terlebih lagi dengan adanya UU yang baru. Menurutnya, setelah mengikuti sosialisasi ini, semangat para peneliti dan perekayasa dalam membuat invensi akan semakin bertambah.

“Dari dulu saya mengganggap BPPT itu sebagai lokomotif teknologi Indonesia. Jadi karena BPPT adalah lokomotif, maka BPPT harus menjadi yang terdepan. Terdepan dalam segala hal tentang teknologi, baik itu nasional maupun internasional,” terang Mercy Marvel, Kasubdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi di Direktorat Paten, Ditjen HKI.

Menurutnya, permohonan akan paten di Indonesia baru sebesar 7 persen dari jumlah penduduk.

“Ini kondisi real. Kita tidak bisa menutup mata. Padahal, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia. Artinya, kita bangsa Indonesia, dikuasai oleh teknologi luar negeri karena hanya mampu hasilkan sedikit paten,” kata Marvel.

Dirinya menilai, dengan adanya paten, maka hasil invensi dari seorang inventor akan terlindungi, dan inventor pun akan menikmati hak eksklusif yang diberikan oleh negara selama kurun waktu tertentu.

“Jadi menurut saya, paten adalah pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi,” cetusnya.

Lebih jauh Marvel mengatakan, dengan adanya perubahan akan UU Paten diharapkan timbul beberapa perubahan, karena UU No 13 Tahun 2016 ini sudah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan internasional.

“Yang terpenting adalah dengan adanya UU yang baru akan mendorong inventor lebih berkarya dan jumlah permohonan paten semakin meningkat,” ujarnya.

Hal ini juga diamini oleh Mendikbud M Muhadjir Effendi pada Rabu, 26 Oktober 2016 lalu di Malang.

“Persoalannya di Indonesia ini inovasinya masih rendah, jumlah paten dan yang yang dipatenkan masih tertinggal dari negara lain. Hak paten Thailand saja 115 paten per 1 jt penduduk, Singapore mencapai 1.978 per 1 juta penduduk,” terang Mendikbud.

Untuk mengunduh UU tentang Paten terbaru tahun 2016, anda dapat mengunduhnya disini