Teknopreneur.com – Kendati pemerintah telah berencana merevisi PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) terkait kewajiban penempatan data center di Indonesia bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, Aplikanusa Lintasarta tetap optimis dengan peluang bisnis data center.

PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) secara resmi umumkan peluncuran fasilitas data center  baru berstandar internasional yang bernama Lintasarta Technopark. Acara pengumuman mengenai data center ini digelar di Pullman Hotel, Jakarta.

“Kehadiran Lintasarta Technopark center menunjukan komitmen dan mengukuhkan kami sebagai perusahaan yang memberikan layanan data center pelaku industri,” kata Arya Damar, President Director Lintasarta, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Data center yang baru diumumkan ini berdiri di atas lahan seluas 2.200 meter persegi, sehingga mampu mewadahi ratusan rak dan ditargetkan habis dipakai oleh konsumen pada 2017.

“Investasinya tentu sangat besar, tetapi saya tidak sebutkan itu, yang pasti kita jual per rak itu dengan kisaran harga Rp 3 juta hingga Rp 8 juta. Jadi, data center ini memang untuk segmen enterprise,” lanjut Arya.
dengan fasilitas baru ini, Arya berharap bisa membawa data yang ada di luar negeri untuk dibawa ke Indonesia.

“Kami justru ingin membawa data-data yang ada di luar negeri itu untuk kembali ke Indonesia. Perusahaan asing pun harus punya data center yang ada di Indonesia,” jelas Arya.

Dia melanjutkan, saat ini, banyak perusaahaan lintas sektor industri yang telah menjadi pelanggan Lintasarta. Beberapa di antaranya dari sektor perbankan, asuransi, manufaktur, serta minyak dan gas. Meski demikian, untuk saat ini, perusahaan dari sektor perbankan masih mendominasi sebagai konsumen Lintasarta.

Terkait wacana revisi PP No. 82/2012, Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) menyayangkan niatan kementerian Kominfo tersebut.

“Semestinya di level Menteri tidak hanya berpikir isu teknologi saja. Banyak dimensi dalam isu Data Center yang diatur dalam PP PSTE,” ungkap Ketua Umum IDPRO Kalamullah Ramli kepada wartawan.

Menurutnya, kewajiban penempatan data center di Indonesia bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik mewakili isu kedaulatan data, ketahanan informasi (information resilience), keamanan data publik, penegakan hukum di era digital, dan tentunya kepentingan industri nasional. IN