Teknopreneur.com – Setelah sebelumnya dianggap mengemplang pajak karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT) atau belum menjadi wajib pajak. Kini google Indonesia akan dikejar hingga menyelesaikan kewajibannya.

“Kami akan meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. Ini merupakan indikasi adanya tindak pidana,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Hanif kepada wartawan.

Sementara menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan tetap melanjutkan pemeriksaan pajak terhadap Google. 

“DJP akan menggunakan pasal yang ada, kan kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak,” tutur Sri Mulyani.

Google Indonesia diketahui hanya membuat kantor perwakilan di Indonesia, bukan kantor tetap. Maka setiap transaksi bisnis Google yang terjadi di Indonesia tidak memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan negara. Padahal, jumlah transaksi bisnis periklanan digital Google tidaklah sedikit. Menurut data, pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun. 

Sementara Google Indonesia berdalih jika mereka tidak menerima pemasukan dari iklan karena bisnis iklan langsung dilakukan oleh Google Singapura. Dengan demikian Google Indonesia tidak terkena wajib pajak kendati iklan yang didapat berasal dan ditayangkan di Indonesia.

Padahal, menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan. Karena berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak, Google Indonesia terdaftar sebagai badan hokum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 serta tercatat sebagai agen dari Google Asia Pacific yang berkedudukan di Singapura.

Masalah Seluruh Dunia

Apa yang terjadi pada Google Indonesia sesungguhnya bukanlah hal baru, karena menurut Sri Mulyani persoalan pajak dari aktivitas berbasis online atau e-commerce saat ini menjadi masalah di seluruh dunia. Karena aktivitas di dunia maya bisa dilakukan lintas batas negara.

                   
“Kami harus lihat, seperti AS dan Eropa yang rebutan siapa yang harus mengumpulkan pajak dari Apple. Di Australia pun sama. Jadi kami perlu lihat kompleksitas negara lain dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi online seperti ini,” ujarnya.

Maka tak aneh jika hal ini menjadi perhatian di banyak negara, karena negara harus mendapatkan pajak dari aktivitas ekonomi yang dilakukan, namun tetap harus memberikan rasa keberadilan bagi objek pajak.

Yang pasti, Sri Mulyani menegaskan jika Kementerian Keuangan akan menempuh berbagai upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar wajib pajak membayar pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia.