Teknopreneur.com – Sebelumnya Pelaksana tugas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)  Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya telah menyatakan bahwa perkembangan program kelistrikan 35 ribu MW berjalan dengan baik. Namun Luhut tak menampik kemungkinan masih ada yang belum selesai sesuai target pada tahun 2019.

“Saya kira berjalan dengan baik. Kita mau hitung berapa MW yang selesai tahun‎ 2019, berapa yang under construction,” ujar Luhut pada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Luhut, seluruh pembangkit yang masuk dalam program kelistrikan 35 ribu MW akan dibangun sebelum 2019. Tetapi,  masih menyisakan 10 ribu MW yang masih dalam tahap pembangunan pada 2019.

Dengan begitu, lanjut Luhut, pembangkit yang masuk dalam program kelistrikan 35 ribu MW baru bisa menghasilkan listrik sebanyak 20 ribu MW‎ pada 2019.

Sementara  PLN sendiri mengklaim proyek kelistrikan 35 ribu MW masih berjalan lancar, ‎rencananya akan ada perjanjian jual beli listrik PPA pada 2016 sebesar 16 ribu MW.

Adapun target proyek 35 ribu MW antara lain terdiri dari 402 pembangkit listrik, 732 paket transmisi sepanjang 46.597 kilo meter sirkuit (Kms), dan 1.375 gardu induk berkapasitas 108.789 MVA.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VII ‎DPR Satya Widyayudha menilai, PLN harus tetap  berupaya mewujudkan infrastruktur kelistrikan berupa pembangkit dan transmisi sesuai target dalam proyek 35 ribu MW meski hal tidak mudah dilakukan.

“Justru kita tetap minta Program 35 ribu MW tetap berjalan dengan target pembangunan yang sudah disepakati diawal,” ujarnya.

Menurut Satya, pemerintah dan PLN seharusnya melakukan berbagai langkah untuk mempermudah pembangunan pembangkit dan transmisi agar program tersebutt bisa berjalan sesuai dengan target. Langkah-langkah yang bisa dimabil oleh pemerintah menurut Satya antara lain adalah kemudahan pemberian izin, pembebasan lahan, dan proses jual beli listrik.dari pembangkit swasta terlebih yang menggunakan energy baru terbarukan.

 
“Maka tugas pemerintah untuk memudahkan izin, baik itu izin PPA atau menyangkut ketersediaan lahan, harus murah disepakati harga jual litrik yang dibangkitkan EBT,” tutur Satya.