Teknopreneur.com – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan Indonesia akan total mengimpor energi dimulai pada tahun 2027. Kondisi ini akan terjadi jika tidak ada perubahan dalam pola konsumsi dan jenis energi yang lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut mencuat dalam Outlook Energi BPPT 2016. Buku outlook energi yang rutin dikeluarkan oleh BPPT setiap tahun ini memuat prediksi pasokan dan kebutuhan energi 2016-2050. Tahun ini, outlook energi BPPT bertema pengembangan energi untuk mendukung industri hijau.

Menjawab pertanyaan media, Kepala BPPT Unggul Priyanto menyatakan, diperkirakan mulai tahun 2029 terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor energi. Kondisi ini membuat semakin menipisnya cadangan energi nasional dan diperkirakan Indonesia sebagai net importir minyak.

“Seperti sekarang perilaku dan konsumsi kita terus meningkat. Tanpa perubahan bahkan net impor gas bisa terjadi di tahun 2027,” katanya dalam Outlook Energi BPPT 2016 di sela Kongres Teknologi Nasional di Gedung BPPT, Jakarta, akhir Juli 2016 lalu.

Ini adalah tantangan bagi pemerintah Indonesia terkait dengan kedaulatan energi. Sementara menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia Tatang Hernas Soerawidjaja persoalan energi di Indonesia tidak semata tentang cadangan sumber energi dan impor bahan bakar saja. Namun juga bagaimana meningkatkan penyediaan listrik untuk mendukung kegiatan semua sektor perekonomian. Serta menyesuaikan langkah pembangunan sektor energi dengan keinginan masyarakat dunia yang tertuang dalam Kesepakatan Paris tentang pemanfaatan energi nir karbon—energi baru dan terbarukan—yang  harus lebih besar dari energi fosil.

Untuk itu Tatang menilai pemerintah harus mencari solusi secara cepat untuk menjawab persoalan tersebut.

“Kita harus melakukan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber-sumber daya energi domestik yang memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya energi nir karbon dengan memungkinkan baik secara ekonomi makro, teknologi, dan kesiapan sumber daya itu sendiri untuk dieksploitasi,” ujarnya.  

Selain itu Tatang juga mengingatkan bahwa pengalokasian sumber daya juga memperhatikan fakta belum fleksibelnya interkonversi antara listrik dan bahan bakar cair.

“Semua teknologi komersial untuk mengkonversi bahan bakar cair menjadi listrik sudah tersedia saat ini, sementara teknologi komersial untuk mengkonversi (surplus) listrik menjadi bahan bakar cair diperkirakan baru akan tersedia di dalam dekade 2030 – 2040. Dengan demikian kita tahu mana yang lebih memungkinkan,” lanjutnya.

Terkait penyediaan listrik, Tatang tak menampik kemungkinan pemanfaatan tenaga nuklir. Karena menurut pakar bioenergi yang juga dosen senior ITB ini, jika pemerintah ingin mencukupi kebutuhan listrik dengan sumber energi yang bersih dan dalam waktu yang tak terlalu jauh, maka tidak bisa tidak harus memanfaatkan energi nuklir.

“Jika target pemenuhan kebutuhan listrik kita masih jauh maka bisa saja tanpa melibatkan nuklir. Tapi jika targetnya dalam waktu yang pendek, sumber energi nir karbon yang bisa menyediakan energi dalam skala besar ya nuklir,” papar Tatang.

BPPT sendiri juga melihat pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi tidak bisa dihindarkan lagi.

“Sebagai alternatif energi, nuklir menjadi pilihan yang tidak bisa dihindarkan. Indonesia harus berani memakai sumber energi lain seperti nuklir,” jelas Unggul.

Dengan memanfaatkan sumber energi non fosil, kita bukan hanya bisa keluar dari ketergantungan terhadap impor namun juga menjadi solusi untuk mengurangi defisit pada anggaran negara. Sebagai perbandingan, dengan kebijakan penggunaan Biodiesel B20 saja pemerintah diperkirakan bisa melakukan penghematan hingga Rp30 triliun sebagaimana yang diungkapkan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

“Pemanfaatan sawit menjadi B20 akan menekan penghematan sekitar US$2 juta atau setara dengan Rp 30 triliun,” ujar Rida pada awal tahun lalu.

Ini berarti hanya dengan B20 saja pemerintah sudah mendapatkan 18% dari target pendapatan dari program Tax Amnesty. Maka bisa dibayangkan berapa penghematan dan pemasukan bagi pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran yang terus terjadi.