Teknopreneur.com- Pembangunan Indonesia yang tak merata tentu bukan lagi rahasia. Dari bidang ekonomi, pendidikan hingga teknologi bisa dibilang ada kesenjangan. Jawa pastinya yang menjadi juara. Sedangkan daerah lainnya jadi nomor dua, bahkan ada yang tak masuk urutan,  wajar saja jika terjadi kecemburuan.

Salah satunya Kota Ambon yang menurut Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Ambon, Yames Latumahina, kotanya sering sekali dianaktirikan pemerintah pusat.  Tak sekali dua kali pemerintah menjanjikan ini dan itu tapi tak kunjung  menjadi kenyataan. “Pemerintah hanya datang, membuat rencana kemudian berjanji tapi tak kunjung dilaksanakan. Sehingga kami sudah bosan dengan janji-janji mereka. Bangun saja  jika mau bangun jangan terlalu banyak rencana!”tegasnya di Hotel JS Luwansa Jakarta.

Meski begitu Yames tetap hadir di acara Simposium Nasional Implementasi Pita Lebar Indonesia di Level Kota/Kabupaten (23/9), berharap dewan TIK nasional bisa menjadi fasilitator antara pemerintah kotanya dengan pemerintahan pusat. Menurutnya untuk implementasi Broadband  saat ini di Ibu Kota Maluku tersebut baru saja memasuki tahap awal. Dan yang menggunakan baru instansi-instansi pemerintah itu pun masih di pusat. Pria itupun menambahkan bahwa kecepatan internet di kotanya amat berbeda dengan ibukota. “Disana lelet sekali. Jadi bagaimana mau berkerja dengan menggunakan internet, internetnya saja lelet!”keluhnya

Ternyata Jayapura pun mengalami hal yang serupa, kecepatan internet yang lambat. Bagaimana kami bisa menerapkan e-government jika internet saja lelet sekali. Kita tak bisa mengelolanya karena akses tak ada, keluh Sambodo perwakilan Jayapura. Ia pun meminta tak hanya Telkomsel yang bisa hadir disana.

Sambodo dari Jayapura, bagian komunikasi dan informasi Jayapura, banyak sekali kendala yang dihadapi dalam menerapkan e-government, wilayah hutan, pegunungan juga ada tantangan yang kami hadapi bagaimana cara menghadapi sehingga ada peta, kapasitas bandwith yang kurang bagus dan mahal, karena kami berkerjasama dengan telkom  bahkan di Kota Jayapura juga seperti itu. “Bagaimana kita mau mengelolanya jika akses saja tak ada, bisakah ada provider lain selain telkom agar bisa masuk?”tanyanya dengan kesal.

Banyuasin lebih beruntung dibandingkan dengan Kota Ambon dan Jayapura, internetnya sudah masuk dari kota  hingga ke tingkat kelurahan. Banyuasin pun termasuk kedalam 7 kota/kabupaten pilot project Dewan TIK Nasional, namun Kabid Kominfo Banyuasin, Erwin Ibrahim tahap survei namun belum ada kelanjutan hingga saat ini. Erwin berharap setelah survei langsung ada tahap kelanjutan agar kami tahu benefit apa yang bisa kota kami dapatkan. Karena meski teknologi kini sudah terjangkau, namun listrik padam sering sekali berlangsung dalam sehari bisa 5-10 kali. Ia pun berharap provider yang masuk di kotanya tak hanya Telkomsel.

Jaringan Tak Rata, Provider Hanya Satu Disana

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,Henri Kasyfi menerangkan memang agak berat jika cuma ada satu provider yang berada di suatu daerah. Karena untuk membangun infrastruktur memang membutuhkan dana besar. Sehingga ia menyarankan agar pemerintah membantu menjadi fasilitator agak perusahaan asing mau berinvestasi di suatu daerah sehingga cost tak terlalu besar. Kapasitas bandwith pun bisa ditingkatkan.

Untuk saat ini memang titik-titik penyebaran internet belum merata hanya di daerah-daerah tertentu. Namun saat ini sedang proses pemerataan dan kira-kira tahun 2018 akan selesai. “Untuk regulasi sendiri sebenarnya provider tak ada masalah untuk dipasang di daerah mana saja tak terkecuali Jayapura, karena frekwensi yang digunakan frekwensi nasional. Jadi tak ada masalah jika ada provider selain telkomsel disana,”terang Co Founder Klik Indonesia ini.

Abdul Somad Hasan, perwakilan Telkomsel meminta maaf kepada Kota Jayapura maupun kota lainnya jika ternyata kapasitas bandwith ternyata masih belum besar. Karena untuk meningkatkan kapasitas bandwith memang memerlukan cost yang besar. Dan rata-rata yang kapasitas bandwithnya lambat memang di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Karena untuk berinvestasi di suatu daerah memang tak dipungkiri harus melihat dari sisi bisnisnya juga.

Menurutnya sebelum berinvestasi, harus kembali ke prinsipil Amerika, pertama layak secara bisniskah? Kedua layak secara ekonomi dan terakhir tidak layak keduanya. Telkomsel biasanya akan berinvestasi jika itu layak secara bisnis dalam arti ada nilai tambah. Dan kedua, meski tak ada nilai bisnis tapi memiliki nilai ekonomi. Jadi ada sesuatu yang kita bangun dari suatu daerah tersebut, misalnya suatu lembaga, jika kami berinvestasi disana maka lembaga tersebut akan tumbuh pesat. Namun jika tak ada layak secara ekonomi atau bisnis maka agak sulit untuk berinvestasi disana. Menurut Hasan  untuk ke Jayapura memang jaraknya yang jauh membuat cost yang tinggi sehingga kita harus selektif dan sehingga baru instusi pemerintah yang bisa terjangkau.

Ismail Direktur Telekomunikasi Khusus, Diskominfo mengatakan akan mendorong agar para provider mau berbagi infrastruktur dan suprastrukturnya digunakan disana. Apalagi frekwensi yang digunakan kini sudah frekwensi nasional jadi sayang jika tidak dimanfaatkan.

Tertinggal Tak Berarti Tak Bisa Duluan

Kemajuan Banda Aceh ternyata menepis semua anggapan, bahwa kota yang jauh dari ibu kota pastinya tertinggal. Kota di ujung Sumatera tersebut, pernah mengalami beberapa kali keterpurukan. Dari perang saudara hingga Tsunami pernah mereka rasakan. Hingga provinsinya pernah dinobatkan menjadi termiskin senasional.

Namun kota ini ternyata tak mau tenggelam dalam kesusahan. Dimulai tahun 2008 mereka memulai perubahan. “Diawal pastinya tak banyak investor yang mau datang, karena melihat kota Banda Aceh memang tak ada yang bisa dibanggakan,”kata Illiza Sa’aduddin Djamal,Walikota Banda Aceh. Sebagai pemimpin hal pertama kali yang dilakukan Illiza adalah membuat komitmen dengan pegawai-pegawainya. Rapat-rapat berkali-kali dilakukan agar mendapat komitmen yang satu.

Akhirnya atas kesepakatan bersama mereka mau menggunakan teknologi sebagai media perubahan. Pastinya tak semua pegawai setuju, dengan alasan gagap teknologi. Namun wanita berkerudung itu memaksa agar semuanya mau bisa, dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berbau teknologi. Kemudian di lembaga pemerintahan mulai diterapkan berbagai aplikasi untuk memudahkan kordinasi dan pengarsipan, dari e-disiplin, e-pegawai hingga e-kinerja. Selain itu di beberapa titik akan dipasang CCTV untuk memudahkan pengontrolan.

Selain lembaga pemerintahan, Illiza pun mulai merambah ke pegawai swasta, UKM dan ibu rumah tangga mereka diajarkan bagaimana menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuh tahun kemudian, manfaat penggunaan teknologi bisa dirasakan. Banda Aceh mulai mendapat pengakuan menjadi salah satu kota pintar di Indonesia dan layak menjadi percontohan. Investor pun mulai berdatangan, salah satunya Google yang berinvestasi di kota yang bernuansa islam ini.

Menurut Illiza, jarak dan kemiskinan suatu daerah tak bisa menjamin kota tersebut tak bisa berkembang. “Dan kita pun tak bisa menuntut pemerintah atau perusahaan agar tertarik memajukan daerah kita. Dimulai dengan membuktikan bahwa kita bisa berubah menjadi lebih maju pastinya investor akan tertarik untuk datang,” terangnya.

Berharap Pada Pita Lebar

Kesenjangan antar daerah yang tak kunjung selesai sepertinya menjadi sorotan utama dari berbagai kalangan, tak terkecuali Detiknas. Ketua Pelaksana Harian, Ilham Habibie meyakini bahwa pita lebar bisa mengubah kesenjangan yang terjadi. Di dalam Rencana Pitalebar Indonesia ini memuat lima prioritas pembangunan yaitu e-pemerintah, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2014. Prasarana infrastruktur pita lebar diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga dan 6% populasi serta akses bergerak ke 52% populasi.

“Dimana pita lebar ini akan mendorong munculnya solusi-solusi last mile, dimana broadband akan meningkatkan kecepatan dan interoperabilitas jaringan e-government, menggabungkan universitas, sekolah dan klinik kesehatan serta lembaga masyarakat sipil seperti masjid. Broadband juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan, kualitas serta keterjangkauan dari fasilitas selular di masyarakat, sehingga handal untuk digunakan dalam proses bisnis secara digital,”terangnya.

Detiknas pun memulai langkahnya dengan ini melakukan penyurveian kepada kota/kabupaten sehingga terpilihnya tujuh kota/kabupaten menjadi tujuh yakni Kota Pekalongan (Jateng), Kab. Banyuwangi (Jatim), Kab. Banyuasin (Sumsel), Kab. Jembrana (Bali), Kota Balikpapan (Kaltim), Kab. Minahasa Utara (Sulsel). Langkah detiknas ini didukung penuh setelah Meaningfull Broadband ditandatangani oleh Presiden SBY tahun lalu.

Dan kini bukan hanya tujuh kota yang menjadi pilot project tapi bertambah 50 kota/kabupaten. Dan tahun depan Ilham berharap sudah mencapai seluruh kota/kabupaten sudah bisa mencakup semuanya, sekitar 500 yang belum terjangkau. Ilham mengatakan tak mungkin detiknas berjalan sendirian untuk mengaplikasikan broadband di banyak kota/kabupaten di Indonesia. Detiknas pastinya membutuhkan bantuan, selain bantuan dari pemerintah,dan berbagai stake holder di Indonesia, Detiknas meminta bantuan ke WorldBank. Meski ada ketakutan dari berbagai pihak bahwa investor asing bisa saja merugikan bukan menguntungkan. Namun Ilham meyakini Worldbank tak akan mengkomandai, karena Detiknas tetap mengawasi. Dan Ilham berharap langkah ini tepat untuk mengurangi kesenjangan yang ada selama ini meski tak bisa menjadi solusi dari setiap lini. “Implementasi pita lebar ini memang tak mungkin bisa menyelesaikan semua persoalan dari Kota/Kabupaten di Indonesia. Namun saya harap ini bisa menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang ada,”harap putra Sulung Prof Bj Habibie ini.