Teknopreneur.com- Belum lama ini, Ketua APJII, Semuel Pangerapan memberikan solusi kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang telekomunikasi terkait kasus IM2-Indosat, untuk memperjelas antara izin jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus.

“Kalau undang-undang memang susah direvisi, bisa turunannya, misalnya permennya yang dipertegas,” ujarnya

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara  bahkan menyambutnya baik solusi tersebut. Menurutnya ini akan menjadi dukungan untuk membangun industri yang lebih sehat. 

“Permen direvisi tidak masalah, malah jauh lebih mudah merevisinya dibanding UU. Tapi perlu diingat ini juga harus didiskusikan terlebih dahulu dengan banyak pihak seperti operator juga masyarakat. Tidak bisa Kominfo sendiri,” terangnya.

Hal ini senada juga dikatakan oleh Praktisi Hukum Erman Rajaguguk dalam acara bertajuk “Kriminalisasi Korporasi Menghambat Pembangunan (Studi Kasus IM2)” (26/2). Menurut Erman di luar negeri saja undang-undang hanya berlaku selama 10 tahun, setelah itu akan direvisi agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

“Di Indonesia banyak undang-undang yang sudah lebih dari 10 tahun dan tidak rinci. Maka perlu dirubah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, August B. Hulu, Regulatorty Expert Indosat yang ditemui oleh Teknopreneur di acara yang sama mengatakan dirinya tak menampik bahwa revisi undang-undang amat dibutuhkan mengingat perkembangan teknologi yang amat pesat, sementara peraturan perundang-undangan kadang belum mampu mengakomodasi perkembangan tersebut.

Namun baginya dalam kasus IM2-Indosat ini tak ada yang salah dengan UU No.36 Tahun 1999. “Undang-Undang tersebut sangat jelas, kerjasama Indosat-IM2 clear, sudah sesuai dengan undang-undang itu,” terangnya

Menurutnya yang salah dalam kasus ini adalah kurangnya ruang untuk berdiskusi bersama meluruskan permasalahan ini.

“Marilah bersama-sama berdiskusi. Pemerintah harus rendah hati mau mendengarkan penjelasan orang-orang yang lebih paham,” pintanya.

Ia melanjutkan seharusnya pemerintah mau juga memahami peraturan tentang tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia yang menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan IM2-Indosat adalah halal.

“Tidak hanya di Indonesia, di Internasional, hal semacam itu juga lazim,” tambahnya.