Teknopreneur.com- Batas akhir negosiasi investasi langsung multinasional dalam industri seluler berbasis teknologi 4G telah ditetapkan pada 1 Januari 2017 seperti yang dilansir pada situs Kominfo. Penetapan batas negosiasi tersebut akan dilakukan melalui penaikan syarat komposisi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang telah ditetapkan sebesar 40% hingga akhir 2016.

Menteri Kominfo, Rudiantara mengatakan kementerian Kominfo bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan berencana menaikkan komposisi TKDN di atas 40% pada awalan 2017.

Persyaratan ini diberikan tidak lain agar mampu meningkatkan efisiensi nasional. Target utamanya adalah menabung devisa, selain itu juga untuk mendorong kemampuan berproduksi di dalam negeri.

“Hingga saat ini, industri seluler berkontribusi hingga US$5 miliar terhadap total nilai impor baik dari dukungan sistem maupun perangkat,” terangnya kepada wartawan.  Ia melanjutkan bahwa besaran pasar ponsel sekitar US$3 miliar. Sementara modal sistem operator mencapai US$4 miliar per tahun.

Penetapan syarat komposisi TKDN berikutnya tetap akan melihat kemampuan para produsen nasional yang telah memulai investasi sebelumnya. “Bila produsen nasional sudah sanggup, akan dinaikkan dengan kesesuaian terhadap permen yang telah dikeluarkan tiga kementerian tersebut.”

Dalam hal ini, Rudiantara mengakui rencana terkait tidak hanya mengacu pada basis produksi, melainkan juga fokus pada kandungan komponen lokal selain perangkat keras.

“Yang namanya merek global, main value chain-nya paling murah. Mereka tak pernah memusingkan casing-nya darimana atau display-nya darimana. Yang penting mereka dapatkankan yang murah.” 

Untuk mengatasi ini Rudiantara mengungkapkan, aspek R&D harus mampu memberi nilai tambah. “Contohnya Polytron yang memiliki beberapa paten yang didaftarkan di dalam maupun luar negeri. Nah, itu harus dihitung sebagai bagian kandungan lokal.”

“Jadi, pola berpikir untuk meningkatkan kandungan lokal jangan hanya fokus hardware, melainkan sesuatu yang berasal dari brain, meski tidak akan menutup total impor dari luar selama mereka memenuhi persyaratan kandungan lokal.”

Efeknya menurut Menteri Kominfo ini bila produsen luar negeri ingin mendayagunakan paten tersebut, mereka harus membayar hak guna paten yang notabene masuk ke Indonesia. Ia juga menerangkan bahwa pertengahan tahun ini kementeriannya berencana menetapkan regulasi mengenai detail kandungan lokal menyangkut persentase maupun jenis komponen.