Teknopreneur.com- Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengatakan pihaknya akan ikut mengawal kasus IM2-Indosat. Alasannya menurut LBHP adalah karena ada banyak kejanggalan dalam putusan MA dalam kasus Indar Atmanto ini. (baca juga: APJII Pertanyakan Peran Kominfo dalam Kasus IM2-Indosat)

LBH Pers diwakili oleh Nawawi mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, yaitu menghilangkan pelanggaran aturan dalam dakwaan pada tuntutan sebelumnya kemudian diganti dengan pelanggaran aturan yang  lainnya.  

Dijelaskan oleh Nawawi, awalnya dalam dakwaan, Indosat dan IM2 dinyatakan telah “menggunakan frekuensi bersama” (melanggar pasal 14 PP 53/2000) tapi setelah mendengar keterangan saksi dan ahli bahwa hal tersebut tidak terbukti di persidangan maka pada surat tuntutan Pasal 14 PP 53/2000 tuntutan atas pelanggaran tersebut hilang dan muncul pelanggaran lainnya yaitu “menggunakan frekuensi tanpa hak” yang sebelumnya tidak ada dalam dakwaan.       

Pelanggaran kedua adalah mengesampingkan keterangan ahli tanpa terlebih  dahulu mempertimbangkan keterangan ahli. Dalam keterangannya ketiga para ahli yaitu Onno W Purbo, Agung Harsoyo, dan Nonot Harsono mengatakanIM2 dan Indosat tidak dimungkinkan melakukan penggunaan frekuensi bersama ( IM2 tidak sharing frekuensi). Perusahaan ISP ini hanya memanfaatkan fasilitas jaringan milik Indosat.

Sementara pelanggaran yang ketiga adalah mengesampingkan pendapat pejabat negara yang bertanggung jawab pada sektor telekomunikasi, yakni mengesampingkan surat Menkominfo RI  Kepada Direktur Utama Indosat pada 24 Feb 2012 dan Kepada Jaksa Agung pada 13 Nov 2012 tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti surat-surat Menkominfo tentang perjanjian kerjasama sesuai UU No.36 Tahun 1999, bahwa IM2 tidak punya kewajiban membayar BHP frekuensi.

“Alasan Kejagung adalah sudah menghasilkan putusan bahwa IM2 bersalah,” ujar Nawawi.

Tak hanya itu saja, yang paling aneh dijelaskan oleh Nawawi adalah adanya putusan MA yang saling bertentangan dalam kasus ini. Lihat saja, dalam Peradilam Tipikor menghasilkan putusan MA No 787 K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa IM2 telah merugikan negara senilai 1,358 triliun rupiah. Namun dalam putusan Peradilan TUN menghasilkan putusan MA No 263/K/TUN/2014 bahwa surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Bidang Investigasi No: SR-1024/D6/01/2012 tentang hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus IM2-Indosat tidaklah sah. Yang kemudian memerintahkan agar surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi tersebut dicabut.   

“Ini berarti landasan dasar bahwa IM2 saja dianggap tidak sah, berarti putusan tentang IM2 bersalah harusnya batal,” terang Nawawi.

Dalam keterangannya tersebut, Nawawi menjelaskan bahwa temuan-temuan kejanggalan dalam kasus ini bisa dijadikan amunisi untuk memepertanyakan kembali keabsahan putusan MA dalam penanganan kasus IM2 dan Indosat.

Foto: majalahict.com