Teknopreneur.com-  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mempertanyakan peran Kominfo dalam kasus IM2-Indosat. Seperti yang disampaikan oleh Ketua APJII, Semuel Pangerapan yang mengatakan bahwa kesalahan dalam kasus ini terjadi pada sistem hukum di Indonesia.

“Hukum di Indonesia ini tumpang tindih. Tidak ada pemisah yang jelas, sehingga ada celahnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan jika masyarakat mau berpikir lebih masuk akal, seharusnya aparat pemerintahan juga terseret dalam kasus ini.

“Nalarnya, kalau ini memang sebuah tindakan melanggar hukum. Kominfo kemana saja selama ini? harusnya sudah dari awal adanya perjanjian kerjasama semacam itu ditagih biaya BHP nya. KKN namanya. Ini kan nggak bisa diterima akal sehat. 

Ketua APJII ini melanjutkan bahwa saat ini APJII masih terus mengawal kasus ini karena menurutnya dampak dari permasalahan ini sangat besar bagi industri telekomunikasi. (baca:IM2-Indosat, Awal Kiamat Bagi Bisnis ISP Nasional)

Solusinya dikatakan oleh Sammy adalah merevisi undang-undang, untuk memperjelas antara izin jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus.

“Kalau undang-undang memang susah direvisi, bisa turunannya, misalnya permennya yang dipertegas,” ujarnya

Menanggapi permintaan dari APJII, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyambutnya dengan baik. Menurutnya ini akan menjadi dukungan untuk membangun industri yang lebih sehat. 

“Permen direvisi tidak masalah, malah jauh lebih mudah merevisinya dibanding UU. Tapi perlu diingat ini juga harus didiskusikan terlebih dahulu dengan banyak pihak seperti operator juga masyarakat. Tidak bisa Kominfo sendiri,” terangnya.

Untuk saat ini, ia menyarankan agar masyarakat menunggu proses hukum yang berjalan. 

“Kasus ini kan sudah terjadi, kalau belum ada hasilnya akan ada macam-macam interpretasi. Kita tunggu dulu proses hukumnya,” tutup Rudiantara.