Teknopreneur.com- Belum lupa dengan kasus IM2 dan Indosat kan? Kasus yang melahirkan putusan kasasi MA Nomor 787K/PID.SUS/2014 Tanggal 10 Juli 2014, bahwa Indar Atmanto dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Selain itu, hakim juga mewajibkan IM2 untuk membayar uang pengganti Rp 1.358.343.346.670 selama satu tahun.

Terhitung sudah sejak 2012 lalu kasus ini bergulir, namun nyatanya hingga kini masalah ini masih menjadi topik yang amat penting untuk diluruskan kembali oleh berbagai pihak seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Bagi Nonot Harsono, Anggota BRTI yang ditemui dalam diskusi Bom Waktu Kiamat Internet, LBH (11/2) masalah IM2 dan Indosat merupakan topik yang sangat besar dan penting. Kenapa?

Menurutnya dengan lahirnya keputusan Kejaksaan yang menganggap kerjasama diantar IM2 dan Indosat adalah sebuah tindakan melawan hukum akan berakibat persoalan ke multi sektoral.

“Ini akan menimbulkan kerugian ke berbagai sektor, kerugiannya tidak bisa dihitung hanya soal besarnya potensi dana yang hilang, karena kasus ini bukan hanya soal ISP saja,” terang Nonot.

Nonot mungkin benar, seperti yang diketahui hari ini, jaringan sudah menjadi infrastruktur bagi setiap lini berbagai sektor bukan hanya industri telekomunikasi saja yang menggunakan. Sektor kesehatan, perbangkan, pemerintahan, pendidikan semua membutuhkan akses internet.

Kilas Perbuatan IM2

Kasus ini bermula di tahun 2007, saat Indosat mendapatkan jatah jaringan frekuensi 3G bersama Telkomsel dan XL. Kemudian Indosat memasarkan frekuensi ini sebagai Internet Broadband melalui anak usahanya, IM2. IM2 sebagai penyedia jasa akses internet (ISP) harus bermitra dengan Indosat karena tidak memiliki jaringan seluler. Indosat kemudian memberikan SIM-card yang telah diotorisasi agar mendapatkan akses ke jaringan seluler Indosat. Nomor-nomor tersebut hanya bisa mengakses layanan internet saja. Dan semua jenis tanggung jawab kepada pelanggan IM2 adalah kewajiban dari IM2.

“Perjanjian kerjasama seperti itu, adalah hal yang biasa. Operator pun tak boleh menolak kerjasama semacam ini, agar tidak terjadi monopoli, sehingga UKM-UKM bisa berkembang. Posisinya IM2 tidak memiliki jaringan untuk bisa diakses harus bekerjasama dengan operator jaringan. Sama halnya dengan musik online untuk bisa dibeli harus bekerjasam dengan operator. Perbankan, OTT, status IM2 sama seperti itu,” jelas Nonot.

Kerjasama IM2 yang menggunakan jaringan BTS Indosat ini dipahami sebagai pengunaan alokasi frekuensi Indosat, padahal IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz . Kejagung menganggap IM2 harus membayar biaya hak penggunaan frekuensi  (BHP-frek) sebesar 1,35 Triliun.

“Yang ikut lelang ya yang mau membangun jaringan saja. Kalau jaringan sudah jadi baru dipakai rame-rame. Membuat jaringan itu mahal, perusahaan ISP yang kecil-kecil nggak mampu membangun karena tidak punya modal sebesar operator,” tegas Anggota BRTI ini.

“Kalau pemahamannya seperti itu berarti turis-turis yang datang ke Indonesia harus ditangkap, dan diwajibkan membayar BHP karena memakai frekuensi milik Indonesia,” lanjutnya.

Dari kasus ini, ini mungkin kita bisa belajar bahwa kiamat internet di Indonesia mungkin tak akan terjadi, tapi yang jelas jika kasus ini meluas hingga ke 300 perusahaan ISP lainnya maka kiamat sudah bisnis ISP di Indonesia.