Teknopreneur.com- Euforia ekonomi kreatif makin ramai dibicarakan sejak kampanye Pilpres 2014 lalu dipicu apalagi ketika Jokowi dalam kampanyenya bermaksud mendorong dan mendukung industri kreatif (ekraf), yang tercantum dalam 9 Program Nyata Jokowi-JK pada saat kampanye Pilpres lalu di item ke 6 : Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Kini, Triawan Munaf telah dilantik menjadi Ketua Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Ada 6 deputi dibawah koordinasi ketua badan yaitu deputi riset edukasi dan pengembangan, deputi akses permodalan, deputi infrastuktur, deputi pemasaran, deputi fasilitas HAKI dan deputi hubungan antar lembaga dan wilayah.

Kehadiran badan ekonomi kreatif sebagai pengganti Kementerian Ekonomi Kreatif tentu saja sangat diharapkan oleh semua pelaku ekonomi kreatif di tanah air tak terkecuali pemerhati dan pengamat ekraf. Pasalnya orang Indonesia dikenal sangat kreatif, terbukti dengan berjamurnya pelaku industri kreatif berbasis rumahan dan kelompok seperti  kerajinan, pasar barang seni, usaha bidang penerbitan dan percetakan, seni pertunjukan, busana muslim dan batik nusantara  (fesyen), kelompok musik indie, kelompok fotograpi,   kuliner rumahan, animasi, game lokal serta software house dan jasa IT lokal meskipun keberadaannya belum diperhatikan secara maksimal.

Tantangan Ekraf

Sejak tahun 2013 lalu Ekonomi Kreatif (Ekraf) telah menjadi sektor ke-10 dalam sektor perekonomian Indonesia (sumber BPS), kontribusi Ekraf terhadap PDB sebesar 7,05% , dengan serapan tenaga kerja sekitar 10% dari total angkatan kerja  serta ekpor Ekraf sebesar 7,27% dari total keseluruhan ekspor Indonesia. Melihat pencapaian itu, serta potensi yang ada dari para pelaku dan penggiat Ekraf di tanah air, wajar bukan jika kita optimis, ke depan Ekraf dapat berkembang lebih cepat.

Namun, untuk meraihnya ada banyak tantangan yang diselesaikan mulai dari infrastruktur ICT, akses ke permodalan, perlindungan terhadap hak cipta (HAKI), kurangnya fasilitas riset & edukasi, anggaran Ekraf yang belum terkonsolidasi dengan Badan Ekraf,  kualitas SDM yang tidak merata, tidak adanya proteksi untuk produk Ekraf lokal, Kurangnya penghargaaan dan apresiasi terhadap pelaku Ekraf berprestasi, pemasaran yang tidak terintegrasi dan kurang optimal,  belum terbangunnya Ekosistem Ekraf yang meliputi karya, pengguna, litbang termasuk peran pemerintah pada kebijakan yang sayangnya adalah fungsi regulasi untuk membuat kebijakan Ekraf diberikan kepada kementerian  perdagangan, dengan adanya pemisahan ini maka diperlukan koordinasi yang solid, komunikatif kualitatif dan baik antara badan Ekraf dengan kementerian perdagangan.

Hasnil Fajri, Koordinator Entrepreneur & Professional (EP) for Jokowi  mengatakan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif ini, ia berharap  ekonomi kreatif akan menjadi salah satu primadona penggerak perekonomian Indonesia untuk 5 tahun ke depan dan siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN 2016 dan pasar global.