Teknopreneur.com- Sejak tahun lalu banyak pertanyaan tentang kebijakan pajak bagi bisnis online. Hari ini (2/2) dilansir dari kominfo.go.id bahwa pemerintah telah mewacanakan kebijakan pajak segala transaksi di dalam bisnis online atau e-Commerce.

Para pebisnis e-commerce dan over-the-top (OTT) seperti Facebook, Google, dan sejenisnya akan dikenai pajak ketika melakukan transaksi di layanannya.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memastikan kebijakan pajak belanja online atau e-Commerce nantinya tidak akan membunuh industri online. Ia mengungkapkan, selama ini yang menikmati hasil konten online tersebut bukan Indonesia, melainkan para pemilik situs yang berada di luar negara.

“Masalahnya, Indonesia yang bayar, sementara provider atau penyedia konten seperti YouTube dan Google tidak bayar. Kita malah pasang di mereka. Jadi, sekarang kita mau membuat sama antara di luar dan dalam,” ungkap Bambang.

Untuk itu, pihaknya bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara akan melakukan kerjasama dalam menerapkan kebijakan pajak e-Commerce.

Namun, dikatakan oleh Bambang, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, para pelaku e-Commerce harus berstatus badan usaha terlebih dahulu dan memiliki NPWP.

“Nantinya, kalau jadi diterapkan, setiap pemilik belanja online akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Kita menunggu dari Kementerian Kominfo dulu untuk mengeluarkan regulasi tentang pajak belanja online. Pokoknya, kita sudah sepakat mengenai pajak belanja online dengan Kementerian Kominfo,” terang Bambang.

Menurutnya, siapa pun yang akan memasang iklan di online, baik di Youtube ataupun di Google akan dikenai pajak 10 persen.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara tengah mendiskusikan masalah ini bersama Kementerian Keuangan untuk mematangkan pengenaan pajak transaksi online di Indonesia.

Ke depan tidak hanya e-Commerce yang akan dikenai pajak, tetapi juga model bisnis  OTT yang menawarkan slot iklan dan lainnya.

“Asal ada transaksi kita kenakan pajak,”  ujar Rudiantara.

Ada dua pendekatan yang akan diambil pemerintah dalam menata bisnis OTT asing di Indonesia, yaitu melalui jalur regulasi dan pendekatan bisnis.

“Saya sudah berbicara langsung dengan sejumlah OTT global agar mereka melakukan investasi di Indonesia. Kita tanya mereka butuh apa, kalau masih di dalam wewenang Kementerian Kominfo, akan kita bantu,” tambah Rudiantara.