Teknopreneur.com- Hari ini (30/1), Kementerian Komunikasi dan Informatika mereformasi beberapa perizinan di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Spektrum Frekuensi Radio. Sebagai tahap awal, Menteri Komunikasi telah menandatangani 8 perubahan Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan perizinan.

Reformasi perizinan ini mencakup tiga hal. Yang pertama, memotong jalur proses birokrasi yang tidak memberikan nilai tambah sehingga mempercepat penyelesaian izin karena secara otomatis mengurangi jumlah hari prosesnya. Contohnya, izin Permen No.17 Tahun 2005 tentang tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi yang semula memakan waktu rata-rata 14 hari dipersingkat menjadi 7 hari. Izin tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang semula 30 hari menjadi 23 hari untuk pengujian fisik, penerbitan sertifikat 8 hari menjadi 6 hari.

Yang paling signifikan mengalami perubahan adalah, izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi yang terdiri dari izin prinsip jaringan telekomunikasi, izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan izin prinsip jasa penyediaan konten pada jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas, yang semula 60 hari menjasi paling lama 14 hari kerja.

Poin perubahan yang kedua adalah dengan mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin dari Menteri kepada Direktur Jenderal terkait kecuali izin penyelenggaraan jaringan yang dilakukan melalui proses seleksi.

“Kalau nggak memberikan nilai tambah ya lewatin saja. Selama ini kan harus ke menteri, padahal dirjen saja sudah cukup. Kecuali jika menteri harus memberikan judgment,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Poin ketiga adalah menyederhanakan bentuk perizinan. Yakni dengan mengevaluasi persyaratan yang diperlukan untuk menghapus sebuah izin, maksudnya adalah jika awalnya ada beberapa persyaratan yang diharuskan, maka kemudian dihapuskan. Misalnya izin tentang jasa telekomunikasi bagi penyelelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memiliki izin sebelumnya pada saat mengajukan izin jasa telekomunkasi, tidak perlu lagi mengurus persyaratan teknis karena yang bersangkutan telah memiliki data sebelumnya, sepanjang tidak ada perubahan datanya, kecuali data teknis seperti business plan dan konfigurasi teknik tetap diperlukan.

“Kualitas perizinan tersebut tetap tidak berubah meski disederhanakan dan dipersingkat,” ujar Rudiantara.

Bahkan Rudiantara menjanjikan secepatnya 10 jenis perizinan lainnya juga akan direformasi.

“Di Kominfo ada 18 zenis perizinan, hari ini baru 8, sisanya bulan depan akan kita selesaikan,” tambahnya.