Teknopreneur.com – Dalam sebuah laporan oleh parlemen di Eropa bernama The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) mengenai pembentukan badan intelejen pemerintah AS dan beberapa negara di Eropa, memiliki risiko akan kerahasiaan data pribadi dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, anggota NSA whistleblower, Edward Snowden tahun lalu memberikan bukti kepada komite, bahwa badan-badan intelejen pemerintah AS memata-matai LSM dan organisasi HAM.

Tindakan yang dilakukan oleh badan intelejen AS tersebut, boleh dibilang telah melanggar hak privasi data, kebebasan informasi dan berekspresi, serta hak asasi manusia tentunya. Hal itu, seperti yang dikutip dari lama TechCrunch, Senin (26/1).

Laporan PACE juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan di dunia maya atau internet dengan apa yang dipraktikan badan-badan intelijen. Seperti yang diungkapkan oleh Snowden, mereka bahkan menciptakan pintu belakang atau mencari celah untuk bisa menerobos sistem IT mereka, yang bisa saja dimanfaatkan oleh teroris untuk melakukan pencurian data.

Kemudian dalam Laporan PACE masing-masing lembaga harus memberikan sedikit celah untuk badan intelejen tersebut , dengan alasan untuk mendapatkan akses ke semua komunikasi digital. Namun, hal itu seakan malah memberikan peluang bagi para hacker untuk melancarkan aksinya.

Seperti kejadian beberapa waktu lalu, yang menimpa studio milik Sony Pictures hingga mengakibatkan sistem komputer mereka down. Dan bahkan, Gedung Putih juga ikut menjadi korban kelihaian dari kelompok peretas yang berhasil mencuri data pemerintah Amerika Serikat.

Untuk itu, perlu dibuat kerangka hukum yang kuat dan diletakkan di tingkat nasional atau bahkan internasional, sehingga dapat menjamin hak asasi manusia terutama hak privasi data. Artinya, penegakan kerangka hukum juga harus dipertegas mengenai perlindungan data yang kredibel untuk menjaga kerahasian data dan tentunya mencegah terjadinya pencurian data.