Orang-orang yang di perkotaan jelas lebih beruntung dalam hal akses segala informasi, juga layanan financial. Banyak bank utama maupun cabang berdiri kokoh di perkotaan. Tapi bagaimana dengan nasib orang-orang yang ada di daerah pedesaan?  

Menurut Bank Indonesia, jumlah masyarakat yang berhubungan dengan bank saat ini masih rendah, yakni sekitar 48% dengan layanan perbankan yang masih terpusat di Jawa. Sementara hanya 20% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand 77%, Malaysia 66%, China 64%, India 35%, dan Philipina 25%.

Disinilah kemudian peran branchless banking makin terbuka, sebagai bagian dari upaya menjangkau masyarakat untuk “berbank.” karena untuk membuka kantor cabang bank di daerah pelosok untuk menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat marginal masih dianggap terlalu mahal. Belum lagi ketika investasi membangun cabang dilakukan, apakah itu akan menguntungkan bank? Berapa lama modal mereka kembali? Setiap bank pasti memikirkan hal ini.

Andi K Utomo, Vice President Digital Payment and Mobile Banking Telkomsel mengatakan layanan bank “tanpa cabang” memang akan menjadi kebutuhan, karena perkembang layanan bank di dunia nyatanya sudah ke arah sana.

Lalu dengan adanya layanan branchless banking, apa sebenarnya yang ditawarkan? Jawabannya tak lain adalah kemudahan dalam melakukan registrasi atau pembukaan rekening, transaksi tunai, pembelian pulsa serta transfer uang yang dapat dilakukan nasabah melalui device berupa mobile phone atau EDC). Implemantasi branchless banking ini akan menjadi dukungan penuh terhadap inisiatif  pemerintah terkait dengan program Financial Inclusion agar akses masyarakat terhadap layanan perbankan lebih mudah dan meningkat, khususnya masyrakat yang belum ber-bank.

Andi menjelaskan bahwa layanan perbankan tanpa cabang ini dikhususkan bagi konsumen yang membutuhkan jasa perbankan tapi belum mendapatkan jasa itu dari bank manapun.

“Mereka sudah punya uang untuk ditabung, sudah punya potensi untuk melakukan transaksi perbankan,” terangnya

Hybrid Idealkah?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Aturan ini mulai berlaku pada awal Januari 2015. Maka tingal menunggu waktu, layanan branchless banking cepat atau lambat akan segera dilaksanakan.

Begitu pula yang disampaikan oleh  Vice President Digital Payment and Mobile Banking Telkomsel. Ia menjelaskan peran industri telekomunikasi di sini adalah untuk bisa menjangkau masyarakat di daerah dan juga memberikan koneksi yang tak bisa dilakukan oleh perbankan. Andi benar karena industri telekomunikasi lah yang memiliki jaringan untuk menjangkau masyarakat  hingga  pelosok-pelosok daerah. Belum lagi, potensi ratusan ribu cabang, pribadi dan institusi yang jauh lebih banyak dari perbankan.

“Telkomsel memiliki 140 juta pelanggan tersebar di seluruh indonsia, dan dijamah oleh network kita. Bandingkan dengan Bank yang katakanlah 30 juta, masih jauh lebih besar pelanggan kita. Masak kita nggak punya peran, mereka kan pelanggan kita,” ujar Andi.

Ada tiga model dalam penerapan branchess banking . Pertama, Bank Lead, Kedua, Telco Lead, dan yang ketiga, Hybrid. Bank Lead artinya perbankan yang menjadi pemimpin di model bisnis. Hal sebaliknya jika diadopsi Telco Lead. Sedangkan Hybrid adalah campuran dari dua model bisnis itu.

“Kita fleksibel,  Kalau bisa Telco Lead lebih bagus. Itu kan pelanggan kita.”

Namun lebih lanjut Andi lebih menyetujui penerapan Hybrid. Yakni bersama-sama membentuk perusahaan join venture yang bergerak di layanan branchless banking. Operator yang memberikan jasa konektivitas, sementara pihak bank yang memberikan service-nya. Pilihan ini dianggap lebih ideal mengingat perbankan lebih berpengalaman memberikan service dalam hal financial.

Masalah kerjasama semacam ini, menurut  Vice President Digital Payment and Mobile Banking Telkomsel tak jadi soal. Pihak operator dan perbankan bisa saling bersinergi. Buktinya disampaikan Andi, pihaknya,bersama dengan dua operator besar lainnya yaitu XL dan Indosat (konsorsium telekomunikasi) telah membentuk perusahaan joint venture berbasis branchless banking bersama dengan Bank Mandiri dengan nama RUPI.

“Saat ini masih pilot project di Jawa Barat, setelah 3 bulan baru akan dikomersialkan,” tambah Andi.

Kalaupun ada kendala menurut Hery Gunardi, Direktur Mikro and Retail Banking Bank Mandiri adalah mengenalkan layanan branchless banking dan membiasakan menggunakan layanan bagi masyarakat.

“Perlu ada edukasi yang terjadi di semua level, bukan hanya di Bank Mandiri sebagai pemilik produk, tapi juga di level agen dan masyarakat luas sebagai pengguna produk. Edukasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat,” tukasnya.

BI dan OJK Tak Kompak

Jika melihat peraturan dari OJK, mungkin terlihat bahwa pihak bank lebih diuntungkan dari pada operator. Pasalnya, dari sisi operator diinformasikan unit perantara layanan keuangan (UPLK) harus berbadan hukum. Ini tentu akan sulit karena biasanya kios-kios pulsa adalah milik perorangan.

“Untuk agen Individu Bank Buku IV yang menujuk, operator tidak bisa menunjuk. Hanya yang berupa institusi  (PT dan koprerasi) saja yang bisa dijadikan agen bagi industri telekomunikasi. “ ucap Andi.

Bank Mandiri misalnya, menurut Hery, Bank Mandiri telah mengutilisasikan seluruh jaringan mikro (kantor cabang dan unit mikro) seluruhnya berjumlah lebih dari 2.000 cabang sebagai kontak perekrutan agen. Pihaknya bahkan telah menetapkan target yaitu 9.000 loket agen untuk tahun pertama.

Jika aturan penunjukan agen kemudian dianggap bukan menjadi halangan bagi operator operator maka perbankan boleh dikatakan lebih bersemangat lagi dengan konsep aturan terbaru dari OJK. Sebelumnya muncul informasi bahwadalam aturan terkait branchless banking  yang beredar sebelumnya layanan ini hanya  bisa digelar oleh kategori  Buku IV atau bermodal di atas Rp30 triliun. Bank yang masuk Buku IV diantaranya BRI, Bank Mandiri, BCA dan BNI, karena dari sisi modal besar dan kuat dengan manajemen risiko baik. Aturan ini dipilih mengingat untuk  menjalankan branchless banking membutuhkan sistem jaringan yang baik mengingat agen berada jauh dari kantor. Soal penerapan branchless banking, OJK memang masih menimbang masalah permodalan perbankan. Tak hanya itu saja, program Laku Pandai ini juga membutuhkan layanan teknologi perbankan yang memadai, seperti SMS banking, mobile banking, internet banking, atau host to host.

Ganjar Mustika, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK sempat menyebutkan, program ini memang lebih terbuka bagi Bank Buku II (modal inti Rp1 triliun-Rp5 triliun), Buku III (modal inti Rp5 triliun-Rp30 triliun) dan Buku IV (modal inti mulai Rp30 triliun). Namun OJK meluruskan kembali bahwa layanan branchless banking ini dapat dikelola oleh Bank Buku I hingga IV. OJK mengaku akan memberi masukan pada bank kecil (Buku I) terkait dengan segi permodalannya.

“Kita bantu agar bank yang kecil ikut masuk, tentu ini kita akan bicarakan programnya baik dari segi permodalan, dari sistem pembayaran ,” ujar Ganjar kepada wartawan.

Padahal menurut aturan PBI No 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, yang menyebutkan bank bermodal kurang dari Rp1 triliun alias masuk kategori BUKU 1, belum diperkenankan mengembangkan layanan internet banking. Aturan ini tentu saja berbenturan dengan niatan OJK untuk membantu Bank Buku I.

Tentang adanya perbedaan aturan antara Bank Indonesia dan OJK sempat disebutkan juga oleh Andi. Ia mengatakan kendala yang mendasar dalam program ini adalah perbedaan persyaratan bagi pemain antara aturan dari Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia dengan aturan Layanan Keuangan Digital (berbasis e-Money), sedangkan OJK mengeluarkan aturan Laku Pandai (basic saving account).

“Harusnya diperjelas. Ini akan membingungkan konsumen yang masih awam, mereka belum pernah berhubungan dengan bank,” ujar Andi.

Dalam tahapan penerapan program Laku Pandai, ada tiga syarat mendasar bagi bank yang harus dipenuhi sebelum bermain di branchless banking. Pertama, berbadan hukum Indonesia. Artinya, kantor cabang bank asing (KCBA) tidak bisa menggarap layanan branchless banking. Aturan lain yakni memiliki jaringan kantor di wilayah Indonesia Timur. Namun, nyatanya masih banyak Bank Buku II dan I yang belum memiliki cabang di kawasan Timur Indonesia, mau tak mau jika mereka tidak mampu membuka cabang di bagian Timur Indonesia, maka dilarang mengoperasikan sistem branchless banking.

Kewajiban memiliki cabang bank di Indonesia Timur ini sudah masuk dalam draf Peraturan OJK (POJK) tentang branchless banking yang terbit awal Agustus lalu. Syarat lain bank calon peserta adalah memiliki produk SMS banking, mobile banking, internet banking, atau host to host. Juga tentang agen branchless banking yang terdiri dari agen individu dan agen berbadan hukum. Syarat agen adalah nasabah bank bersangkutan, telah memiliki usaha minimal 2 tahun dan lolos proses uji tuntas yang dilakukan oleh bank penyelenggara.

Sekedar informasi, sebelumnya, uji coba branchless banking telah usai dilakukan November 2013 lalu. Pelakunya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan PT Bank Sinar Harapan Bali. Sedangkan dari operator diantaranya, Indosat, Telkom, dan XL. Dalam uji coba tersebut,bank maupun perusahaan telekomunikasi menggunakan jasa  UPLK atau Unit Perantara Layanan Sistem Pembayaran (UPLSP) sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat.

OJK memproyeksikan dana pihak ketiga (DPK) dari tabungan branchless banking dapat  mencapai Rp200 triliun dalam tempo lima tahun mendatang. Tak hanya itu saja, OJK juga akan mengarahkan layanan branchless banking ini sebagai sarana untuk menabung. OJK boleh banyak berharap pada layanan ini. Kita juga boleh berharap bukan?Bahwa layanan Laku Pandai ini nantinya tak akan membingungkan masyarakat ya.

 

Foto: unime.net