Apa Kabar Nasib Layanan Telekomunikasi di Perbatasan?

92

Untuk mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi di desa-desa, khususnya di wilayah perbatasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mencoba bekerjasama dengan Kepala Daerah agar bisa turut membantu pengoperasian BTS.

“Artinya kerjasama itu sama-sama bekerja, pembangunan BTS di wilayah perbatasan, Pak Gubernur yang membangun towernya, Pak Bupatinya menyediakan lahan solar dan operator untuk mengoperasikan BTS karena tidak ada listik. Kemudian operator komunikasi investasi membangun BTS-nya dan mereka membayar biaya satelit,” ujar Rudiantara usai penyerahan bantuan Hibah M-Pustika di Kantor Kemkominfo (19/1), dalam situs resmi Kominfo.

Hal ini, dikatakan Rudiantara untuk mwmbentuk semua program pemerintah yang terintegrasi dan tidak lagi sektoral. Meski operator telekomunikasi menginvestasikan membangun BTS-nya dan membayar biaya satelit yang biaya sebulannya cukup mahal. Namun menurut Rudi yang terpenting dalah layanan telekomunikasi bisa dirasakan oleh masyararakat diperbatasan seperti masyarakat Indonesia di tempat lainnya.

“Bahkan kami berpikiran untuk menghadirkan layanan yang paling bagus dan terbarukan  di wilayah perbatasan. Agar hal ini menjadi betul-betul negara kedaulatan kita,” katanya

Rudiantara mengatakan untuk mempercepat pembangunan akses telekomunikasi di desa-desa dan perbatasan, bisa menggunakan dana pembangunan dari program Universal Service Obligation (USO).

“Dana USO ini merupakan pungutan 1,25% dari pendapatan kotor seluruh operator,” terangnya.

Ia melanjutkan dana ini memang seharusnya dimanfaatkan untuk memerdekakan akses telekomunikasi di daerah pedesaan yang masih dianggap kurang seksi dari aspek komersial oleh para operator.

Dari total 1,25% itu, diterangkan Rudiantara, operator bisa memanfaatkan separuhnya untuk insentif pembangunan di desa-desa dan perbatasan. Sedangkan sisanya dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke negara.

“Dana USO itu jadi bagian dari insentif, dikembalikan ke industri. Makanya PLIK/MPLIK itu nggak ada lagi tender baru, bingung saya kontrolnya. Regulator nggak usah jadi operator lah. Kasih saja ke operator dalam bentuk insentif. Desa di perbatasan merdeka, warga juga ikut senang,” tambahnya.

 

Foto:article.wn.com