Teknopreneur.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan masih menunggu keputusan rencana digitalisasi penyiaran Indonesia yang hingga saat ini masih berpegang pada Peraturan Menteri (Permen) No. 31/2014. Hal tersebut, seperti yang dikutip dari laman resmi Kemkominfo, Senin (19/1).

Menanggapi hal itu, Direktorat Jendral Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kalamullah Ramli menyatakan,“Hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari Menteri Kominfo Rudiantara terkait digitalisasi penyiaran.” Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan estimasi formulasi baru digitalisasi penyiaran akan rampung sebelum akhir kuartal I tahun 2015, sedangkan analog switch-off tetap ditargetkan pada tahun 2018.

Dirinya pun menuturkan, hingga saat ini Kementerian masih berpegang pada Permen 31/2014 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ulta High Frequency (UHF).

Permen tersebut. mengharuskan para pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk memuat kesiapan dan kesanggupan menyiapkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan isi siaran, serta kesediaan melakukan migrasi ke sistem penyiaran digital sebelum periode 23 Februari 2015. “Jadi setelah periode tersebut, izin yang tidak diajukan kembali akan dibekukan meski sudah berbadan yang sah secara hukum,”katanya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Judhariksawan mengakui belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan format baru digitalisasi penyiaran Indonesia. “Sejauh ini belum dilibatkan. Kami berharap semua pemangku kepentingan duduk bersama menyiapkan arah dan format baru digitalisasi,”ujarnya.

Kemudian ia pun menjelaskan, KPI belum dapat menentukan timeline-target mengingat perlunya upaya konsiliasi dari Kemkominfo. “Target analog switch-off sudah tiada mengingat Permen 32/2013 kini dianulir, sehingga perlu formulasi baru digitalisasi,”ungkapnya.