Teknopreneur.com – Entahlah, ini mungkin bisa saja menjadi kabar gembira bagi sebagian orang yang paham, tapi kabar buruk bagi mereka yang belum paham. Sudah menjadi perbincangan di masyarakat negeri ini manakala akan dibangunnya PLTN. Ingar bingar dibangunnya PLTN telah dihembuskan pemerintah di daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung di tahun depan. Jika menelisik wacana dibangunnya PLTN, memang sudah terhembus beberapa tahun yang lalu. Bukan di Bangka waktu itu, tetapi di Jepara, Jawa Tengah. Namun, rencana pemerintah melakukan pembangunan PLTN berbuntut penolakan terhadap masyarakat sekitar.

Tentu saja, penolakan mereka berlandaskan tingkat keamanan. Meski alasan mereka terbilang klise. Ya, ketakutan manakala reaktor nuklir bocor dan membunuh ratusan keluarga di sana. Ketakutan mereka bagi beberangan kalangan yang pro nuklir terlalu berlebihan. Padahal, upaya-upaya pemerintah menyosialisasikan tentang amannya teknologi nuklir sudah dijelaskan. Namun sayang, untung tak bisa diraih, malang pun tak bisa ditolak, kerja keras pemerintah tak berbuah manis. Bahkan menurut salah satu pegawai Batan Atom Nasional (BATAN) yang enggan disebutkan namanya, para warga di sana terang-terangan menyegel wilayah yang akan dibangun PLTN.

“Ibarat kata, para warga di sana sudah bersiap ‘perang’. Setiap ada mobil BATAN yang menuju kawasan itu, masyarakat sekitar sudah bersiap,” terang PNS tersebut.

Akhirnya, pemerintah pun menyerah untuk tidak melanjutkan proyek besar itu. Mengkaji dari kekhawatiran masyarakat mengenai PLTN, benarkah sedemikan bahayanya PLTN? Pertanyaan ini tentu saja banyak yang menanggapi pro dan kontra. Berbagai lembaga pegiat lingkungan pun berteriak dibangunnya PLTN. Dilansir dari laman resmi Greenpeace Indonesia, pada dasarnya tidak ada reaktor nuklir yang benar-benar aman.

Semua reaktor operasional memiliki kelemahan pada keamanan dasar yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan meningkatkan tingkat keamanan. Sisa bahan bakar radioaktif tinggi memerlukan pendinginan yang terus menerus. Apabila ini gagal maka akan terjadi bencana pelepasan radiasi. Reaktor juga sangat rentan akan tindakan sabotase, termasuk serangan teroris. Berbeda dengan pendapat dari Senior Program Officer, The Asia Foundation, R. Alam Surya Putra menjelaskan bahwa dalam pembangunan PLTN, pemerintah harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat bagaimana penggunaan teknologi nuklir tersebut nantinya. “Pada prinsipnya, pemerintah harus menjelaskan keseluruhan pembangunan nuklir ini. Jadi masyarakat pun paham apa-apa saja yang perlu diperhatikan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, menurut peneliti Puspiptek, Suharyo Widagdo, sistem keselamatan reaktor dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu keselamatan terpasang dirancang berdasarkan sifat-sifat alamiah air dan uranium. Bila suhu dalam teras reaktor naik, jumlah netron yang di tangkap U-235, dengan kata lain, jumlah reaksi pembelahan akan berkurang. Akibatnya, panas yang dihasilkan juga akan berkurang.

Pada pertahanan berlapis, PLTN punya sistem pengaman/pertahanan berlapis-lapis. Pertahanan pertama adalah matriks bahan bakar itu sendiri. Lebih dari 99 persen zat hasil belah akan tetap berada dalam matriks bahan bakar itu. Selama operasi atau bila terjadi kecelakaan, kelongsong bahan bakar akan berfungsi sebagai penghalang kedua untuk mencegah keluarnya radioaktif.

Seandainya zat radioaktif masih dapat lolos dari penghalang kedua, masih ada penghalang ketiga, yaitu sistem pendingin. Lepas dari sistem pendingin masih ada penghalang keempat berupa perisai biologis. Seandainya zat radioaktif itu masih tetap bisa lolos, masih ada penghalang kelima, yaitu sistem pengungkung berupa pelat baja dan beton setebal 2 m. Jika memang keamanan PLTN seperti ini, apa yang harus dikhawatirkan lagi?

Pasti Ada Alasan

Selang beberapa tahun kemudian, wacana pembangunan PLTN kembali menyeruak. Kali ini BATAN merasa percaya diri, karena sudah tahu seluk beluk bagaimana mengurus PLTN. Maklum, sudah ada prototype yang telah dibangun untuk penelitian dengan daya 30 MW. Dari hasil pembelajarannya itu, tak tanggung-tanggung pemerintah melalui BATAN mendeklarasikan pembangunan PLTN berkapasitas 1000 MW. Tentu saja dengan kerja sama investasi asing maupun lokal. Proyek berkapasitas 1000 MW ini diperkirakan membutuhkan dana investasi sekitar Rp 25 triliun–Rp 50 triliun.

Kepala BATAN, Djarot Sulistio menerangkan, proses tender akan dilaksanakan akhir tahun ini. Ia menyebutkan, saat ini sudah ada beberapa konsorsium yang menawarkan kesediaannya membangun PLTN tersebut. Di antaranya investor dari China, Jepang, dan Rusia. “Untuk konsorsium nasional kemungkinan ada, tapi kami belum lihat rencana detailnya,” kata dia di beberapa media.

Namun entahlah, berhembus kabar PLTN yang akan dibangun ini bisa berada di wilayah Jepara lagi atau Bangka. Hal itu diungkapkan Djarot di beberapa media. Namun, saat dikonfirmasi ulang, dirinya membantah bahwa Jepara akan dibangun. “Saya tidak pernah memberikan statement semacam itu. Yang saya katakan, kajian saat ini Bangka sudah yang termasuk paling bagus untuk dibangun,” terangnya kepada teknopreneur.com.

Terlepas dari itu, begitu cepat ekonomi dunia kini mulai berkembang, terutama Asia. Berdasarkan data dari Bank DBS, dalam satu dekade terakhir, kawasan urban baru seperti China dan India berhasil menjadi pusat-pusat bisnis yang berkembang begitu pesat. Bahkan, dalam risetnya itu tertulis bahwa laju ekonomi kedua negara itu dalam tiga tahun terakhir juga telah membawa Asia tumbuh 6%.

Sudah barang tentu, ketika pertumbuhan ekonomi semakin melesat, kebutuhan energi pun akan mengikuti. Sebuah data diumumkan oleh Badan Energi Internasional terkait kebutuhan energi dunia cukup mengagetkan. Dalam laporannya itu, memprediksikan kebutuhan energi dunia akan naik sepertiga pada periode 2011-2037, dan Asia akan menjadi konsumen terbesar. Tentu saja prediksi Asia bakal menjadi konsumen terbesar energi, rasanya semua orang tahu.

Tercatat sejak 2000, kebutuhan minyak di Asia melonjak 40% atau menjadi 8 juta barel per hari. Pada 2030, Cina bahkan sudah akan melampaui Amerika Serikat sebagai konsumen minyak terbesar di dunia. Sedangkan India menjadi importer batubara terbesar pada 2020. Dengan konsumsi sebesar itu, tidak mengherankan jika pada 2035 Asia diperkirakan akan mengimpor minyak setara dengan seluruh jumlah produksi negara-negara Timur Tengah saat ini.

Adapun impor gas akan meningkat menjadi lima kali lipat, karena produksi lokal tak sanggup memenuhi besarnya permintaan. Meskipun demikian, apakah impor akan menjadi solusi pencegahan krisis energi di setiap negara di Asia? Tidak! Kenapa? Mereka tidak akan melakukan hal itu sebagai tulang punggung penyediaan energi. Mungkin, itu bagi mereka sama saja bunuh diri.

Lalu, apa yang akan mereka lakukan? Ya, tepat. Nuklir akan menjadi prioritas mereka kelak. Oleh sebab itu, berbagai negara mulai berbondong-bondong membangun nuklir. Data yang dihimpun oleh Bank DBS, mengatakan 3,5% per tahun pertumbuhan berkembangnya energi nuklir di Asia. Saat ini saja sudah ada 119 energi nuklir yang beroperasi di Jepang, India, Korea Selatan, China, dan Pakistan. Di saat mereka gencar mendirikan nuklir, bagaimana dengan Indonesia? “Soal nuklir, yang jelas Indonesia harus punya leadership yang mantap,” begitu kira-kira kata berbagai pengamat.

Namun, banyak kalangan yang meragukan nilai keekonomian PLTN dibandingkan dengan Pembangkit listrik lainnya, misalnya PLTU. Dalam buku Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia; Sebuah Perbincangan disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh IAEA dan Nuclear Energy Agency (NEA-OECD) di Belanda dan Prancis, PLTU Batubara dengan desulfurisasi dan denoksifikasi berkisar antara 1,1 (Prancis) sampai dua kali (Belanda) lebih mahal dibandingkan di berbagai negara. Di lain pihak, harga PLTN lebih murah, di Perancis 0, 79 kali.

Selain itu, menurut Djarot, listrik yang dihasilkan melalui nuklir lebih murah hanya sekitar 4-5 sen dolar AS per KWH. Lebih murah dari PLTU yang menelan biayar 38 hingga 42 sen dolar AS. Meski terlihat murah, kabarnya masyarakat Bangka pun menolak pembangunan PLTN ini. “Publik masih khawatir terpapar radiasi nuklir, dan belum siap menerima pembangunan PLTN,” ujarnya. Jadi, apakah PLTN akan tetap dibangun?