Teknopreneur.com – Anwar, laki-laki paruh baya itu nampak berpeluh keringat. Dia terus mengusapkan keningnya dengan handuk kecil yang ia kalungkan di lehernya. Entahlah, sudah berapa lama ia menunggu untuk mendapatkan bahan bakar demi kapal majikannya bisa angkat jangkar. Panasnya terik matahari, lelah seharian mengantri, namun berjuang demi bisa berlayar minggu ini. Maklum, kapal bisa berangkat, artinya ia dan keluarganya pun tak khawatir untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bulan depan. “Sudah dari pagi,” kata dia saat di pom bensin khusus nelayan. Inilah gambaran betapa pentingnya BBM bagi kelangsungan hidup mereka. Mudah-mudahan, kabar menipisnya cadangan minyak di perut bumi hanya menjadi angin lalu yang sempat mencubit kesadarannya tentang kekhawatiran yang akan terjadi.

Berbeda hal dengan Anwar, menipisnya cadangan minyak di perut bumi sudah menjadi perhatian penting pemerintah untuk mengupayakan ketersediaan di negeri ini. Segala daya dan upaya terus dilakukan oleh pemerintah baik melakukan eksplorasi maupun mendatangkan minyak dari luar negeri. Apakah hal ini cukup membantu? Ya, tentu. Namun, usaha ini tak bisa mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri yang terus melonjak. Sebagaimana kita ketahui, cadangan minyak di Indonesia tinggal sekitar 3,6 miliar barel. Sementara konsumsi BBM mencapai 1,4 juta bph atau sekitar 500 juta barel setiap tahunnya. Parahnya lagi lifting minyak ada di kisaran 800.000 bph. Padahal, ditargetkan harus mencapai 1 juta bph. Lalu, apa yang dilakukan?

Melihat hal itu, pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan bauran energi. Kebijakan Energi Nasional yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0983 K/16/MEM/2004 telah ditindaklanjuti dengan menyusun Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (BP-PEN) 2005 – 2025. BP-PEN tersebut tersebut selanjutnya selanjutnya dibahas dibahas dalam Sidang Kabinet Kabinet terbatas terbatas yang dihadiri dihadiri para Menteri Menteri yang terkait dengan bidang perekonomian yang kemudian kebijakan-kebijakannya dituangkan dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Namun sayangnya, bauran energi yang ditetapkan dari 2006 masih belum maksimal. Malah cenderung target pencapaian ditingkatkan kembali. Pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dari sebelumnya 50 persen tahun 2006 menjadi 20 persen pada tahun 2025, pemakaian gas bumi dari sekitar 26 persen menjadi 27 persen, batubara dari sebelumnya 15 persen ditingkatkan menjadi 30 persen dan penggunaan energi baru terbarukan akan terus ditingkatkan pemanfaatanya menjadi 17 persen pada tahun 2025. Saat ini saja, perkembangan bauran energi hingga Oktober 2014 baru mencapai 5-6% atau sekitar 1,1 juta kiloliter/perbarel.

Pengamat Energi, Iwan Ratman mengungkapkan bahwa pada dasarnya kebijakan bauran energi nasional sejatinya bisa diterapkan asal pemerintah mau untuk menerapkan kebijakan pada sektor energi terbarukan yang potensial. Misalnya geothermal. Menurutnya, program percepatan proyek geothermal harus cepat dilaksanakan. “Jadi proposisi 17 persen dapat dicapai tahun 2025,” ungkapnya.

Untuk target penggunaan energi baru terbarukan yang ditargetkan 17 persen di 2025 paling baru 13,3 persen di 2030. Penggunaan EBT memang akan meningkat dari 6,6 persen di 2011 menjadi hanya 13,3 persen di 2030. Penyediaan EBT akan didominasi oleh panas bumi, hidro, limbah pertanian, dan bahan bakar nabati (BBN). Meski demikian, diperkirakan EBT jenis lain masih belum akan meningkat secara signifikan perannya, yakni hanya sekitar 3,6 persen saja pada 2030. Karena itu diperlukan dukungan insentif dan kebijakan Pemerintah yang lebih intensif.

Menurut Paulus Tjakrawan,Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (APROBI), prosentase dalan bauran energi terbarukan akan meningkat jika pemerintah memang serius untuk meningkatkannya. Bukan hanya sebatas wacana mau ini mau itu tapi tak melakukan apa-apa. Karena saat ini cadangan minyak bumi dalam negeri memang tak bisa lagi memenuhi kebutuhan energi masyarakat makanya bisnis energi harus digencarkan. Agar target pemanfaatan BBN dalam bauran energi tercapai serta bisnis biodiesel dampak berganda nyata maka ia meminta agar bahan baku terjamin ia meminta ketegasan dalam pelaksanaan intensifikasi kebun sawit. Ia juga menginginkan agar ada dukungan perizininan dan insentif jika perkebunan tersebut dikuhusukan untuk produksi BBN.

Meski BBN harus digencarakan namun mafia migas tetap harus jadi sorotan. Pemerintah harus meningak tegas para mafia migas yang suka menyelundupkan minyak bumi dan gas. Pemerintah harus terbuka jangan malah ditutupi atau malah ikut terlibat apalagi jika jumlahnya besar. Itu yang membuat negara mengalami kerugian besar,

Kejar Ilmu Hingga Tiongkok

Menurut Analis Ekonom Energi Darmawan Prasodjo yang dilansir dari buku Pertamina Energy Outlook, dalam perubahan bauran energi, Indonesia perlu meniru strategi kebijakan energi nasional Tiongkok, yang terbukti mampu membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Bauran energi tiongkok saat ini sudah mencapai angka 87 persen batubara. Batubara dipilih karena harganya yang sangat murah dibandingkan energi lainnya. Meski begitu, Tiongkok juga mengembangkan beberapa energi terbarukan seperti energi tenaga angin dan sel surya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang cukup pesat, maka sudah dipastikan negeri ini membutuhkan keamanan dari sisi penyediaan energi. Berdasarkan data dari Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan kebutuhan energi di masa mendatang diperkirakan akan mencapai sekitar 400 juta ton setara minyak. Dari hasil itu, tentu saja pemanfaatan energi primer per kapita sebesar 1,4 ton setara minyak pada tahun 2025.

Dalam bauran energi Indonesia, memang dominasi minyak bumi sebagai sumber energi mencapai 49 persen. Dalam jangka panjang hal ini sangat membahayakan ketahanan energi nasional. Tentu saja hal ini karena selain cadangan minyak bumi semakin menurun. Kejadian ini berimbas kepada CO2 yang dihasilkan bumi relatif tinggi, yang kemudian berkontribusi terhadap perubahan iklim. Iklim berubah, maka adanya bauran energi mutlak diperlukan.