Teknopreneur.com – Sejak tahun 2012 e-Commerce mulai tumbuh pesat di Indonesia dan dipredikisi total nilai pasar e-Commerce di Indonesia hingga awal Januari mencapai USD 8 miliar dan diprediksi akan terus meningkat.  Maka pertumbuhan e-Commerce yang pesat tersebut dibutuhkan suatu aturan baku yang mengatur tentang perdagangan online di Indonesia. Sehingga dikeluarkanlah UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menyangkut pajak, transaksi e-commerce akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi para pelaku e-Commerce wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehaduran secara disik dan melakukan kegiatan usaha yang tetap di Indonesia.

Sedangkan untuk bea materai akan dikenakan terhadap dokumen bukti transaksi elektronik yang diberlakukan terhadap bukti transaksi yang dilakukan secara tertulis di atas kertas. ”Nantinya situs-situs e-Commerce akan diaudit dan berhak memperoleh trustmark sedangkan situs yang tidaj bertanggung jawab akan dimasukkan dalam blacklist,kata Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan, “jelas Ir. Fetnayeti dalam situs Dirjen Pajak. Kunto Laksito, Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan II Direktorat Jenderal Pajak juga mengatakan bahwa perpajakan transaksi antara e-Commerce dengan perdagangan konvensional tak ada bedanya.  

Muhammad Arif, Bhineka mengatakan agak berat memang jika ada pajak karena awalnya memang tak ada. Karena e-Commerce, berdagangnya kan online  tak ada transaksi tatap muka yang harus bertemu dalam satu bangunan, tak ada kantornya. Jadi apa yang mesti dipajakkan. Meskipun e-Commerce harus membayar pajak, Arif ingin pajaknya dibawah 10% harus dibedakan dengan perdagangan offline. Arif harap, IdeA sebagai asosiasi bisa menyalurkan aspirasi kepada dirjen pajak agar pajak yang dipatok pemerintah tak terlalu memberatkan.

Sekertaris Jenderal Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Damayanti Ariandini mengatakan hingga kini idEA sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dengan dirjen pajak, agar pajak yang dikenakan kepada e-Commerce nantinya tak memberatkan bagi para pelaku industri e-Commerce tanah air.