Usai sudah pertarungan pilpres periode 2014-2019. Solusi-solusi cerdas untuk membuat Indonesia lebih baik, terlontar dari dua pasang kandidat. Meski begitu, rakyat lah yang menentukan, hingga akhirnya ada satu pasangan yang diamanahi untuk memimpin oleh 250 juta orang di negeri ini. Selamat atas dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden RI periode 2014-2019. Dilantiknya mereka menyiratkan harapan baru rakyat negeri ini, termasuk menunggu aksinya memenuhi janji-janji saat kampanye. Rasanya, masih ingat betul saat Jokowi mendengungkan konsep e-government yang bakal diterapkan di masa pemerintahannya saat pemamparan visi dan misi masing-masing kandidat.

Jokowi pernah mengungkapkan, bahwa e-government, dari budgeting, procurement, audit, purchasing, cash flow management system bisa dilakukan. “Tinggal saya pencet tab bisa kelihatan semuanya. Panggil saja programmer, bisa dan sudah dilakukan,” kira-kira begitu kata dia saat debat calon presiden dan wakil presiden yang dilansir dari berbagai media. E-government memang bukanlah barang baru bagi Jokowi. Maklum, mantan walikota Solo ini pernah menerapkan konsep itu sampai akhirnya diganjar dengan penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Juni 2012 silam.

Hal yang sama pun dilakukannya saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kinerjanya itu tak pelak mendapatkan perhatian dari Menteri luar Negeri Inggris William Hague. Boleh jadi, jika konsep e-government yang dilakukan oleh mantan pengusaha mebel Solo ini berhasil diterapkan di setiap daerah yang dirinya pimpin. Namun, saat ini ketika dirinya sudah menjadi presiden, bagaimana cara dia mempersiapkan penerapan e-government lebih luas lagi cakupannya di seluruh Indonesia? Lalu, apa tantangannya?

Pertanyaan pertama, cukup menggelitik kami untuk mencari tahu bagaimana persiapannya menasionalkan e-government di Indonesia. Tetapi sayangnya, hingga artikel ini diturunkan baik Jokowi maupun tim transisi Jokowi-JK belum ada yang bersedia menjawab pertanyaan kami. Meski begitu, hal ini tak lekas menyurutkan langkah tim Teknopreneur.com untuk mencari tahu kesiapan dan kemampuan Jokowi menerapkan konsep tersebut dari sisi pandangan berbagai pengamat. Onno W. Purbo, pengamat Teknologi Informasi (TI) menilai jika Jokowi mampu menerapkan konsep itu. Dirinya beralasan bahwa Jokowi memiliki strategi menerapkan e-government di seluruh negeri. “ Jokowi saya lihat strateginya adalah membangun sistem. Saya yakin jika dirinya mampu menerapkan hal itu,” ungkap pria yang digadang-gadang bakal menjadi calon Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Kabinet Jokowi.

Walaupun dirinya yakin, masih ada keraguan yang terselip, yakni mind set atau cara berpikir dan pola kerja pemerintah yang cenderung masih terbawa kenyamanan dalam sebuah sistem. “Kalau gayanya seperti sekarang kayanya ya apapun yang kita kerjakan jadi susah karena pada dasarnya ‘e’ itu membuat sistem lebih transparan dan effisien. Apakah birokrasi kita mau? Mau di-bypass? Mau memudahkan memberi layanan?” tukasnya.

Berkaca dari data Waseda 2014, memang memberikan pekerjaan rumah yang berat bagi Jokowi. Data itu memperlihatkan hal yang miris. Apa pasal? Dari 61 negara yang disurvei, Indonesia menduduki posisi 32 dengan skor 60,98. Jauh dari negara-negara tetangga dekat yang notabene satu regional. Ambil contoh India, Malaysia, bahkan Singapura. Ketiga negara itu memang terkenal serius mengelola sistem e-government mereka. Padahal, dari sisi investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintah tak terlalu ketinggalan malah semakin meningkat. Simaklah data dari TIKometer, BPPT 2011, yang memaparkan terjadi kenaikan sekitar 18,24 % atau senilai Rp 1,97 triliun dalam Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2009-2010. Kenaikan anggaran TIK di sektor pemerintah ini, tidak lantas berhenti sampai tahun 2010 saja. Di tahun 2013 lalu, investasi TIK mencapai Rp 14 triliun. Sayangnya, investasi teknologi yang selama ini digelontorkan masih sebatas asesoris semata, belum sebagai enabler.

Tantangan Penerapan E-Government

Pernyataan Jokowi tentang e-government memang sudah tepat. Sederhananya, memindahkan pola bisnis pemerintah menjadi elektronik. Namun, itu baru tahap awal. Ada serangkaian kaidah dalam e-government yang perlu dilakukan. Gerry Firmansyah, Project Management Officer, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) membenarkan hal itu. Menurut dia, banyak hal yang harus diperhatikan tidak hanya sekadar memindahkan pola bisnisnya begitu saja, pertama adalah resource sharing. Resource sharing ini gampangnya adalah sistem yang bisa dibagi antarlembaga atau institusi tanpa membeli sistem yang serupa. “Nah, resource sharing ini, apa sudah dilakukan? Ini kan dasar kaidah TI,” ungkapnya.

Kedua adalah security atau sistem keamanan. Gerry melanjutkan, bahwa sistem keamanan ini mutlak harus dipenuhi. Ketiga, government integrated data center. Poin ketiga ini lebih menitikberatkan terhadap akses maupun penyimpanan data yang bisa dijangkau oleh semua institusi pemerintah. Hal ini, kata Gerry, mempermudah presiden mengambil keputusan berdasarkan data yang telah dihimpun tanpa butuh waktu lama. “Kalau sekarang, presiden mau mengambil kebijakan kan harus menghubungi pemerintahan yang terkait untuk meminta data-datanya. Sehingga ini membutuhkan waktu yang lama,” ujarnya. Terlebih menurutnya, data center yang telah dimiliki oleh setiap kementerian pastinya menelan dana yang cukup besar. “Jika dibuat satu data center saja, mungkin berujung efisiensi,” ujarnya.

Keempat adalah Government secure intranet. Kaidah ini bertujuan ada jaringan tertutup untuk menghubungkan seluruh kementerian. Dan yang terakhir adalah internet infrastruktur sharing. Hal ini juga menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan. Sebab, bagian terbesar belanja TI adalah membeli bandwidth. Pasalnya, biasanya setiap kementerian hanya membeli bandwidth pada saat-saat tertentu saja. Misalnya kementerian agama (kemenag) yang tiap tahunnya menyelenggarakan ibadah haji, dipastikan akan membeli bandwidth untuk memperlancar layanan haji dengan masyarakat. Kemudian, kementerian pendayagunaan aparatur negara (kemenpan) yang setiap tahunnya biasanya mengadakan tes CPNS. Tentu saja ini membutuhkan bandwidth yang besar karena banyaknya orang yang mengakses situsnya. “Jika ada sistem itu, maka masing-masing kementerian tidak perlu membeli bandwidth. Tinggal membagi bandwidth yang saat itu tidak terlalu penuh kepada kementerian yang sedang ada kepentingan berkaitan pelayanannya kepada masyarakat,” paparnya.

Oleh sebab itu, kepemimpinan Jokowi-JK yang baru saja dilantik, harus melihat penerapan e-government dari sisi itu, sehingga nantinya e-government yang dicita-citakan tidak hanya sekadar memindahkan kegiatan offline ke online semata. Lantas, apakah hal itu sudah ada di konsep Jokowi-JK? Kita tunggu saja.