Mengikuti dirilisnya Peraturan Presiden tentang Rencana Pita Lebar atau yang disebut oleh stakeholder sebagai Indonesia Broadband Plan (IBP), Dewan TIK Nasional atau Detiknas meluncurkan program yang ditujukan untuk mendorong pemanfaatan broadband secara optimal di level daerah tingkat II. Program yang disebut Meaningful Broadband Kabupaten Initiative (MBKI) ini akan mensasar lima Kabupaten atau Kota yang dianggap siap untuk suatu pilot project dalam melakukan reformasi digital. Obyektif Detiknas yang dipimpin oleh Ilham Akbar Habibie ini, adalah mendorong munculnya demand di masyarakat akan teknologi broadband. Tumbuhnya demand secara masif, selain memberikan proyeksi payback investasi yang lebih terukur, juga menjamin adanya utilisasi broadband secara optimal dan bermanfaat.

Dinamika Top Down – Bottom Up

Detiknas meyakini, jika hanya dilakukan pendekatan top down, maka utilisasi broadband di masyarakat belum akan mendorong peningkatan ekonomi secara signifikan. Bahkan ada kecenderungan broadband hanya akan menjadi bagian dari pola konsumsi di masyarakat, tanpa benar-benar mendapatkan peningkatan taraf kehidupan. Peningkatan atau pemberdayaan yang dapat dicapai dengan memanfaatkan broadband sebetulnya sangat menjanjikan. Hanya diperlukan pemahaman dan sedikit ketrampilan untuk dapat memanfaatkan broadband secara optimal. Maka pendekatan bottom up perlu dilakukan, untuk memastikan bahwa demand yang muncul di masyarakat lahir dari kebutuhan ekonomi produktif, bukan konsumtif.

Broadband internet dapat digunakan sebagai “meta-infrastruktur,” yang mengubah dan mengintegrasikan pengembangan semua infrastruktur sektor lain. Misalnya energi, transportasi pendidikan, perdagangan dan lainnya, sehingga masing-masing dapat berkontribusi terhadap reformasi nasional secara terintegrasi. Broadband akan mendorong munculnya solusi-solusi last mile, dimana broadband akan meningkatkan kecepatan dan interoperabilitas jaringan e-government, menggabungkan universitas, sekolah dan klinik kesehatan serta lembaga masyarakat sipil seperti masjid. Broadband juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan, kualitas serta keterjangkauan dari fasilitas selular di masyarakat, sehingga handal untuk digunakan dalam proses bisnis secara digital.

Broadband Sebagai Landasan Era Digital

Proses bisnis dan gaya hidup masyarakat kota besar saat ini semakin lama semakin banyak ditumpukan kepada teknologi digital. Pola bermasyarakat, berbisnis dan bahkan dalam edukasi formal, sangat bergantung kepada teknologi digital dan akses internet. Jika mencermati pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam era digital ini, walaupun dengan menyisihkan faktor-faktor non digital, maka signifikansi yang terjadi sangat drastis. Bayangkan jika hal tersebut dapat terjadi secara masif dan merata di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar. Efisiensi dan efektivitas teknologi digital di segala sektor akan mendorong reformasi sosial ekonomi dengan pesat. Namun hal tersebut hanya dapat terjadi jika broadband dapt terdistribusi dan terutilisasi secara benar dan optimal.

Terlihat bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, maka Detiknas menginisiasi program utilisasi broadband secara optimal di level Daerah Tingkat II, atau Kabupaten dan Kota, diluar kota-kota besar di Indonesia. Program ini mendorong optimalisasi solusi dalam lima sektor; 1) teknologi, 2) kebijakan publik, 3) manajemen, 4) keuangan dan 5) etika atau pola bisnis. Pemanfaatan broadband di setiap institusi yang berinteraksi langsung dengan publik adalah sasaran utama. Tujuannya adalah membangun minat dan mendorong adopsi teknologi di masyarakat secara masif. Beberapa aplikasi digital yang pemanfaatannya akan berinteraksi langsung dengan masyarakat luas, akan menjadi ujung tombak program ini.

“Missing Link” Dalam Broadband Plan

Tujuan demokratisasi teknologi untuk meformasi pembangunan sosial ekonomi serta sumber daya manusia yang tersimpan dalam program Indonesia Broadband Plan ini, hanya dapat terealisasi jika pendekatan holistik dilakukan. Untuk melakukan pendekatan holistik, maka sektor yang harus mendapat perhatian utama di tahap awal adalah UKM. Di setiap sektor-sektor UKM perlu dilakukan kampanye pengembangan aplikasi retail yang akan menghasilkan proliferasi peer-to-peer domestik dan konten komersial. Bentuk-bentuk baru e-commerce, kredit mikro dan turunannya, akan sangat membantu dalam mendorong utilisasi broadband secara produktif. Dalam konteks ini, maka pemerintah Kabupaten atau Kota diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya daerah secara terstruktur dan terukur, seperti misalnya inkubator bisnis.

Fasilitas inkubasi bisnis yang memadai akan menutup “missing link” dalam rencana broadband nasional secara keseluruhan. Inkubasi bisnis yang baik, akan menghasilkan bisnis-bisnis UKM yang akan memunculkan banyak demand positif yang produktif. Bisnis-bisnis berkualitas yang bermunculan adalah pendekatan bottom-up yang dibutuhkan dalam kerangka rencana broadband nasional. Inisiatif tidak dapat muncul dari Detiknas. Hal ini harus didorong oleh pemerintah daerah bekerja-sama dengan komunitas-komunitas lokal yang berhaluan bisnis. Dalam konteks ini, model inkubasi seperti yang dikembangkan oleh Teknopreneur adalah model yang ideal, yaitu model inkubasi berbasis inovasi daerah.

(Adie)