Masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan berakhir di 20 Oktober ini. Ini artinya, program-program yang telah atau akan diimplementasikan bakal berpindah ke tangan era pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk rencana pitalebar Indonesia (RPI) yang akan dimulai tahun ini hingga 2019. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah RPI ini sudah didiskusikan dengan tim transisi Jokowi-JK?

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui bahwa belum adanya komunikasi langsung dengan tim transisi. Namun, kata dia, hal itu sudah disampaikan kepada tim Jokowi-JK sebagai langkah strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
“Kami akui, untuk bertemu langsung memang belum. Tapi hal itu sudah pernah disampaikan Ibu Kepala Bappenas kepada tim transisi. Di mana kami sudah memberikan konsep kepada mereka termasuk mencakup langkah-langkah kita dalam mengembangan industri ICT ini,” jelasnya saat acara press konferens di Jakarta.

Terkait peluncuran rencana pembangunan pitalebar 2014-2019 yang dikeluarkan oleh Bappenas, kalangan industri merespon baik langkah ini. Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Alexander Rusli mengakui gagasan pemerintah merencanakan hal itu diakuinya merupakan kemajuan bagi industri telekomunikasi Indonesia. “Ini rencana yang luar biasa yang patut kita kawal sampai lima tahun mendatang,” katanya.

Sementara itu, pembangunan pitalebar difokuskan untuk mendukung lima sektor prioritas yakni; e-pemerintah, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan. Pembangunan pitalebar ini, menelan biaya Rp 278 trilliun atau sekitar 0,46 % dari PDB. “Kontribusi APBN diperkirakan mencapai 10% dari total kebutuhan pendanaan,” kata Kepala Bappenas Armida S. Alisjahabana saat peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 di Jakarta.

Ilustrasi: makeitcheaper.com