Teknopreneur.com– Masih ingat kasus IM2?  Dimana Direktur PT Indosat Multi Media (IM2), Indar Atmanto yang pertengahan tahun lalu dinyatakan bersalah dan mengajukan banding ke tingkat Mahkamah Agung.  

Lima hari yang lalu, Indar ditangkap di kantornya dan sekarang ditahan di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung. Meski Indar dinyatakan bersalah  karena telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan jaringan 3G agar IM2 dapat menggunakan frekuensi radio 2,1GHz milik Indosat. Namun dukungan dari masyarakat untuk pria  yang pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya empat tahun lalu oleh Presiden SBY. Sudah terdapat 12500 tanda tangan untuk mendukung kebebasan pria yang berkantor di Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat tersebut. 125000 sudah tertera di petisi yang dibuat oleh Pakar IT Onno W Purbo, yang akan dikirimkan ke Presiden RI SBY, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Menkominfo.

Indar dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, ia mendapatkan hukuman 4 tahun, denda Rp 200 juta dan uang pengganti 1,3 triliun.

Menurut Onno pada petisi yang terdapat pada situs change.org, tidak ada keharusan sebuah Internet Service Provider untuk memiliiki izin frekwensi 3G. Sebuah ISP pun bisa menyewa secara syah bandwith-nya ke operator 3G tanpa memiliki izin frekwensi 3G.

Sehingga pola bisnis yang dilakukan oleh IM2 ataupun lebih dari 300 ISP lainnya di Indonesia sudah sesuai dengan UU telekomuniasi maupun praktek usaha telekomunikasi yang ada. Dan tak ada badang hukum yang di langgar apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Karena IM2 hanya sebuah ISP yang menyewa bandwith secara legal ke Indosat sehingga tidak ada hukum yang dilanggar  dan tidak perlu memiliki izin frekwensi 3G.

Ada yang ganjil dari hukum yang ada di Indonesia, jika ditinjau dari PP 52 Tahun 2000, dasar hukum yang memerintahkan penyelenggara jasa melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara jaringan, di mana salah satu jaringan itu adalah jaringan seluler yang beroperasi di pita 2.1GHz. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dan IM2 adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan PP Nomor 52 Tahun 2000 memerintahkan dua pihak untuk bekerjasama.

Jika ternyata keputusan Mahkamah Agung berbeda dengan pendapat dari industri telekomunikasi yang menyatakan dan IM2 dinyatakan bersalah maka akan berdampak langsung bagi industri jasa internet di Indonesia. Karena keputusan pengadilan itu akan dijadikan pedoman i oleh aparat penegak hukum baik di ibu kota maupun di daerah internet service provider (ISP) yang melakukan tindakan yang sama dengan IM2. Saat ini di Indonesia terdapat 300 ISP yang menjalani kerjasama serupa dengan IM2. Sehingga jika IM2 dinyatakan bersalah 300 lebih pimpinan ISP di Indonesia terancam hukum pidana dan industri selain itu kemacetan transaksi industri finansial Rp.1.5 milyar / menit (Rp.90 milyar/jam). 71 juta pengguna internet Indonesia tidak bisa mengakses Internet.  Dan target 50% Bangsa Indonesia untuk mengakses Internet di tahun 2015 tidak akan tercapai.

TUNTUTAN
Dalam petisi ini kami menuntut agar:

  • Kembali ke UU Telekomunikasi.
  • Membenarkan ISP menyewa bandwidth ke operator selular tidak perlu ijin frekuensi.
  • Pemerintah wajib melindungi ISP yang telah memperoleh lisensi dan menjalankan kewajiban dengan baik dan benar.
  • Bebaskan Indar Atmanto dan IM2 dari vonis/tuduhan. Kembalikan nama baik Indar Atmanto dan IM2.

Jika ini tidak dipenuhi, maka sebagian besar ISP Indonesia menjadi ilegal dan mereka tidak mungkin beroperasi. Agar tidak melakukan tindakan melawan hukum ISP Indonesia harus menutup usahanya, dan men-shutdown Internet Indonesia.