Teknopreneur.com – Saat ini, siapa yang tak butuh sarana dan prasarana TIK. Telekomunikasi dan informasi pada prinsipnya merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan bangsa dan kesuksesan pembangunan suatu negara. Seluruh proses pembangunan, bisnis, transportasi, perdagangan, kesehatan dan pendidikan membutuhkan telekomunikasi di dalamnya. Namun Indonesia masih belum bisa menikmati kemajuan teknologi itu sepenuhnya. Pasalnya ketersediaan sarana jaringan pita lebar yang baru dinikmati oleh 3% penduduk Indonesia.

Menanggapi pentingnya sarana dan prasarana TIK, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memiliki pertimbangan sendiri soal visi misi yang telah diusung Jokowi dan Yusuf Kalla. Menurut Mastel ada beberapa hal yang penting untuk dibahas kembali. Menyoal aplikasi yang mendesak sebagai salah satu agenda prioritas khususnya upaya mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Adalah kewajiban aparatur pemerintah untuk menganut “techno-ideology” serta upaya untuk mendorong inovasi dan pengembangan industry TIK sehingga Indonesia tidak sekedar menjadi pasar bagi produk industry TIK asing tetapi mampu menciptakan dan memproduksi TIK serta dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Mastel memahami telekomunikasi dan informatika bukan hanya milik Kementerian Komunikasi dan Informatika tetapi juga bagian dari dari infrastruktur ekonomi, yang juga tak bisa dipisahkan dari e government, e health, e procurement, e education.

“TIK merupakan infrastrukur milik bersama,” ucap Dewie Pelitawati, Ketua Bidang Legal Mastel.

Oleh karena itu, Mastel berpendapat agar Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini berada di bawah Menko Polhukam dialihkan di bawah Menko Perekonomian. Sehingga di DPR Kementerian Kominfo tak lagi bermitra dengan komisi I melainkan dengan komisi V yang membidangi infrastruktur.

Khusus untuk fungsi penyebaran informasi yang dulu berada di departemen penerangan menurut Ketua Umum Mastel Setyanto P. Santosa, seharusnya berada di bawah sekretariat negara sedangkan urusan konten ditanggungjawabi Komisi Penyiaran Indonesia, sedangkan pengaturan regulasi di bidang TIK yang terkait dengan infrastruktur dan kualitas pelayanan TIK masih tetap berada di bawah tanggung jawab lembaga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Melalui usulan ini Setyanto, berharap TIK dapat tumbuh berkembang untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.