Teknopreneur.com– Capgemini Analysis memprediksi nilai transaksi non tunai di wiliyah Asia Pasifik akan mencapai US$301 triliun pada tahun 2020, atau naik dari US$ 109 triliun di tahun 2010 lalu.

Peningkatan transaksi nontunai tersebut sesuai dengan cita-cita dunia untuk melakukan less cash society yang berangkat pada dua fakta. Pertama pengelolaan uang tunai yang mahal bagi penyedia. Misalnya saja Amerika Serikat yang menghabiskan sekitar 1% pendapatan per kapita mereka atau setara dengan US$15,8 triliun untuk mengelola uang tunai.

Kedua jika transaksi ini dilaksanakan maka tentu akan terdapat kemudahan dalam bertransaksi micropayment bagi pengguna. David Birch pada tahun 2012 pernah memprediksi jika dasar uang tunai melemah maka fleksibilitas uang elektronik akan meningkat. Perilaku konsumen pun akan diprediksi berubah jika persaingan usaha memaksa proses bisnis memakai uang elektronik.

Di Indonesia pun mengalami hal yang sama. Diperkirakan sekitar 77% transaksi ritel masih dilakukan secara tunai dengan nilai sekitar Rp 200 triliun pertahun. Penggunaan uang tunai masih jauh di atas penggunaan non tunai.

Di tahun 2013 setidaknya terdapat Rp 73 triliun uang kartal beredar pada Januari 2013 saja berbeda dengan nilai transaksi e-money yang hanya mencapai Rp 1 triliun di bulan yang sama. Jika melihat trend maka terjadi peningkatan pesat di enam tahun terakhir. Menurut data Bank Indonesia jumlah uang elektronik yang beredar pada tahun 2011, sebanyak 14,3 juta kartu dengan volume transaksi 41,06 juta transaksi atau senilai Rp 981,3 miliar. Tahun 2012 jumlah uang elektronik mencapai 21,87 juta kartu dengan volume transaksi 100,62 juta transaksi atau senilai 1,97 triliun.

Sedangkan di tahun 2013 pada bulan Januari BI mencatat penggunaan uang elektronik sudah mencapai 22,25 juta kartu dengan volume transaksi sebanyak 9,98 juta atau senilai 219,7 miliar. Saat ini pemakaian e-money terbesar berada di sektor transportasi dan kedua di sektor retail.” Meski setiap tahunnya peredaran uang nontunai sudah meningkat  di Indonesia namun jika dibandingkan negara lain misalnya saja negara ASEAN Indonesia sudah pasti tertinggal, “terang Gubernur BI Agus Martowardojo.

Untuk meminimalisir hal tersebut maka BI bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) (14/8) di Mangga Dua Jakarta.

Gerakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku bisnis untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai. Sehingga akan mengurangi biaya untuk mengelola peredaran uang tunai yang beredar di Indonesia.