Teknopreneur.com – Parlemen Singapura kini tengah membahas UU tentang Lintas Batas Polusi Asap 2014. Kebijakan tersebut tentang pemberian sanksi terhadap kelompok atau individu yang membakar hutan dan lahan secara ilegal di negara-negara tetangga sehingga mencemari udara di Singapura.

Undang-undang tersebut muncul setelah peristiwa kebakaran hutan di Indonesia melonjak pada Juni 2013, yang membuat Singapura dipenuhi kabut. Jika dilihat pola kebakaran ini terus terjadi, untuk itu masalah kebakaran hutan dan lahan telah menjadi prioritas nasional untuk Indonesia, Singapura, dan negara-negara tetangga.

World Resources institute (WRI) sebagai analis, saat ini sedang mengamati peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu melalui Global Forest Watch-Fire (GFW-Fire), sebuah platform online untuk memantau dan merespon kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara dengan memberikan informasi secara real-time.

Direktur Global Program Hutan WRI, Dr Nigel Sizer menyatakan,”Hukum lintas batas polusi Singapura menandai adanya peluang bisnis bagi pemerintah maupun perusahaan yang ingin mengatasi kebakaran hutan dan gambut. Ini menjadi peringatan keras bagi mereka yang membakar lahan dan hutan secara ilegal dan harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. setiap perusahaan atau siapapun yang tertangkap tangan atau dicurigai membakar hutan secara ilegal maka ia harus menghadapi risiko besar untuk diseret ke pengadilan Singapura. “

Meskipun hukum baru saja dibahas, tentunya ini merupakan langkah positif bagi pemerintah nasional untuk menghadapi masalah karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Indonesia pun kini telah melakukan tindakan serius dalam mengangani masalah karhutla nasional dengan monitoring system dalam program GFW-Fire. Menggunakan ultra satelit dengan high resolution dapat menangkap gambar titik api ataupun pelaku yang menyebabkan kebakaran sebagai bukti kesalahan.

“Penyebab kebakaran dan kabut di Asia Tenggara sangat kompleks dan sulit untuk diatasi. Beberapa decade lalu, memabakar hutan secara illegal telah digunakan untuk membuka lahan perkebunan, dan sebagai alat dalam konflik antara perusahaan dan masyarakat atas tanah. Dalam dua tahun terakhir, konsentrasi tertinggi tertuju pada peristiwa kebakaran di Riau, telah mengakibatkan  gangguan kesehatan bagi manusia, kerusakan lingkungan, dan menghambat perputaran roda perekonomian di kawasan yang terkena dampak kabut asap kebakaran tersebut,” imbuhnya.