Teknopreneur.com- Masih bingung dengan apa itu Demokrasi 3.0? Lalu apa hubunganya TIK dengan demokrasi? Teknopreneur menjawabnya dalam sebuah kegiatan diskusi  di Universitas Al Azhar (7/7) bertema “Peran TIK Menuju Demokrasi 3.0.”

Andy Zaky, CEO PT Teknopreneur Indonesia mengatakan ide kegiatan ini muncul melihat fenomena maraknya kampanye pilpres di media. Melalui kegiatan ini Teknopreneur mencoba menggali bagaimana peran TIK menuju demokrasi 3.0.

Ahmad Lubis, Wakil Rektor Universitas Al Azhar, dalam pembukaanya menerangkan apa itu demokrasi 1.0 hingga 3.0. Demokrasi  1.0 adalah demokrasi yang bersifat top down, demokrasi 2.0 bersifat  partisipatif, sementara demokrasi 3.0 adalah demokrasi yang bersifat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Teknologi tak bisa dipisahkan dalam pemilu, karena teknologi membantu masyarakat untuk sadar, mengerti dan tahu tentang sosok yang akan dipilih. Danny Oei (Co Founder Mindtalk)  mengatakan fungsi teknologi dalam pemilu adalah sebagai alat pemantau yang transparan dan efektif, menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap pemilu, dan sebagai bukti revolusi dalam era demokrasi.

Kampanye menggunakan TIK termasuk media sosial bukanlah hal yang asing. Barack Obama telah melakukannya  di tahun 2008. Hari Sungkari, Sekertaris Umum Masyarakat Industri Kreatif Indonesia (MIKTI)  menjelaskan bagaimana polikus mendayagunakan IT/Media sebagai alat kampanye.

Indonesia sendiri di tahun 2009 sudah  menggunakan media termasuk media sosial dalam berkampanye namun belum sesemarak tahun ini. Sosial media menjadi penting karena bisa dijadikan sebagai media untuk berbagi dan mendiskusikan informasi oleh masyarakat. Ada facebook, twitter, youtube, dan forum diskusi lainnya.

Menurut Danny media sosial menjadi cara yang ampuh untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Bayangkan! Indonesia terdiri dari 17.506 pulau, 237,6 juta penduduk  dengan luas wilayah  1,9 juta km2. Melalui media sosial masyarakat bisa mendapatkan semua informasi tentang calon yang akan mereka pilih. Tak hanya itu, mereka juga bisa aktif berdiskusi soal pemilu, sehingga demokrasi tak lagi bersifat top down atau partisipatif tetapi menjadi demokrasi kolaboratif, 3.0.